(iPhA/Subekti)

INILAH.COM, Jakarta - Kenaikan BBM dipastikan akan memicu naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Pemerintah diminta segera mengantisipasi hal tersebut.

"Kenaikan harga-harga sembako akibat rencana menaikkan harga BBM otomatis terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk mengena pada biaya transportasi," kata Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Selasa (6/5).

Untuk itu Syahganda meminta pemerintah tidak berpangku tangan menghadapi fenomena harga kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah yang mulai merangkak naik. Meski keputusan menaikkan harga BBM itu dirasa menyulitkan pemerintah, komitmen pada kehidupan masyarakat bawah juga tidak boleh diabaikan pemerintah.

CIDES berpandangan, pemerintah seharusnya memiliki skenario penyelamatan nasib rakyat, sehingga masyarakat tidak selalu menjadi korban keadaan.

Agar kenaikan harga barang pokok di sekitar masyarakat tidak membabi-buta, diperlukan langkah proaktif pemerintah untuk mengontrol pasar, guna ikut mengendalikan harga serta memantau pasokan distribusi barang kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah bahkan harus dapat menjamin ketersediaan distribusi barang pokok di masyarakat. Jika tidak, risikonya sangat berat karena ketidakmampuan daya beli yang semakin kritis," tegas Syahganda.

Sementara dengan kian melemahnya daya beli, masyarakat Indonesia akan banyak mengalami ancaman kelaparan. "Sebab tidak mungkin masyarakat kita dapat mengatasi dua masalah besar sekaligus, tingginya kenaikan harga barang pokok serta berlipatnya pengeluaran transportasi. Untuk mengatasi satu hal saja luar biasa sulit," ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah juga harus berupaya menyediakan angkutan murah bagi rakyat, mengingat dampak kenaikan ongkos transportasi akan menjadi tidak rasional dengan pendapatan yang diterima kebanyakan masyarakat.

Syahganda menilai, risiko besar yang harus dihadapi dengan kenaikan BBM itu sebenarnya lebih pada dampak psikologis masyarakat luas, yang mungkin saja memicu krisis kepercayaan pada pemerintah.

Di samping itu, dampak meluasnya risiko sosial berupa bertambahnya kemiskinan serta mempersubur kelaparan. "Terutama dengan lapar, masyarakat mudah tersulut konflik dan kerusuhan. Inilah yang tidak kita kehendaki," pungkas Syahganda.[*/L6]