
INILAH.COM, Jakarta - Partai Golkar tetap mengusulkan bahwa pasangan capres/cawapres yang akan mengikuti rivalitas pada Pemilu 2009 harus diajukan oleh partai politik atau gabungan Parpol yang menguasai 30% kursi parlemen.
Wakil Sekjen DPP Golkar Rully Chairul Azwar di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (20/6), menegaskan, persyaratan dukungan 30% itu untuk mengakhiri pemerintahan yang dikuasai parlemen, seperti saat ini. "Kita ingin pemerintahan yang kuat. Banyaknya calon juga bukan wujud demokrasi. Bukan itu semestinya," kata Rully.
Sebelumnya, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengemukakan, PAN mengusulkan syarat bagi parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusulkan calon presiden/wakil presiden sebaiknya memperoleh jumlah 15% kursi di parlemen. "Jangan sampai RUU Pilpres membatasi pilihan politik masyarakat," katanya.
Pada Pemilu 2004 diberlakukan syarat pencalonan sebesar 3% parliamentary threshold (PT) berhak mencalonkan presiden. Padahal dalam ketentuan peralihan UU Pilpres disyaratkan dukungan minimal 15%. "Ketentuan yang lama itu belum berlaku. Karena itu, PAN bersikap moderat dan realistis apabila ketentuan 15% itu diberlakukan pada Pilpres 2009," katanya.
Zulkifli yang juga Ketua Fraksi PAN DPR menyatakan, usul 15% kursi parlemen itu merupakan jalan tengah di antara usul fraksi-fraksi di DPR. Mengenai syarat pencalonan 30% kursi parlemen yang diusulkan Golkar, dia mengemukakan, usul itu akan terlalu membatasi peluang bagi masyarakat untuk memilih Capres.
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menjelaskan, pihaknya mengusulkan parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20% kursi parlemen sebaiknya berhak mengusulkan Capres/Cawapres. "Usul 20% itu moderat dan rasional karena dalam UU Pilpres yan lama ditentukan persyaratan dukungan 15%," katanya.
PDIP menginginkan agar presiden yang terpilih pada Pilpres 2009 memperoleh dukungan kuat dari parlemen. Jika pemerintahan tidak didukung parlemen, maka energi akan terkuras untuk lobi-lobi politik dan terjadi tarik-menarik kepentingan di antara parpol. [*/P1]
Berita terkait tidak ada, silahkan klik tab 'Berita Lainnya' di atas
- Soal Kabinet Ahli, Akankah Mengecewakan Publik?
- Mega atau SBY Menggantung?
- Kuasai Golkar, Ical Ogah Jadi Menteri?
- Khofifah Jadi Pengurus Golkar?
- Aburizal Mencetak Sejarah Golkar
- Ical Menggenggam Kursi Ketum Golkar
- Paloh Ketua Umum, Golkar Oposisi?
- JK: Tak Ada Penundaan Munas Golkar!
- 'Koalisi' SBY-TK Terjegal Mega?
- Bima Arya: Ketua DPD Sebaiknya Muda
- Ginandjar Prediksi Pemilihan Ketua DPD Seru
- DPR: Tim 5 Seharusnya Konsultasi ke Kami
- Soal Ketua MPR, Hidayat Lebih Layak?
- Kinerja DPR Baru Lebih Baik?
- Bakrie Kuasai Mayoritas Dukungan
Kurs BI :












