Mahfudz Siddiq
(mahkamahkonstitusi.go.id)

INILAH.COM, Jakarta – Pembentukan Panita Khusus Angket DPR tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM kemarin ditunda. Penundaan itu dilakukan menyusul datangnya surat dari dua fraksi pendukung pemerintah, yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat.

Penundaan ini seakan melengkapi kasak-kasuk di parlemen terkait perebutan antarfraksi untuk memimpin Pansus Angket ini. Beredar kabar bahwa usulan penundaan itu dilakukan karena Partai Golkar masih belum mendapat dukungan dari fraksi lainnya untuk menjadi pimpinan Pansus Angket. Bagaimana sikap fraksi lainnya atas penundaan ini?

Menurut Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, penundaan pembentukan pimpinan Pansus Angket ini sangat mengecewakan. "Ini mengundang pertanyaan masyarakat banyak," kata Mahfudz kepada INILAH.COM di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/7). Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana Anda melihat penundaan rapat awal pembentukan Pansus Hak Angket ini?

Surat undangan rapat Pansus Angket ini kami terima kemarin sore (Kamis, 3/7), tapi malamnya kami dapat SMS dari Sekjen DPR yang menyatakan rapat pimpinan DPR memutuskan untuk menundanya hingga waktu yang belum ditentukan. Tanpa penjelasan apa-apa. Kami juga tidak tahu ini ada apa. Alasannya apa, kami juga tidak tahu.

Terus terang kalau ini ditunda lagi, saya khawatir di masa sidang ini Pansus Angket belum bisa bekerja apa-apa. Itu jelas akan sangat merugikan kepentingan banyak orang.

Apakah ada upaya mengulur waktu pembentukan pansus ini?

Saya tidak mau berspekulasi. Tapi yang penting penundaan ini telah mengecewakan dan juga menjadi pertanyaan masyarakat banyak. Saya harapkan pimpinan DPR bisa menjelaskan kepada masyarakat, apa yang penyebab penundaan ini dan kapan pastinya ini akan dituntaskan. Karena, menurut saya, sebelum masa reses, Pansus Angket ini sudah harus punya pimpinan; dan sudah menyusun agenda serta jadwal yang telah disepakati.

Bagaimana dengan perebutan pimpinan pansus di antara fraksi-fraksi?

Memang Pansus Angket ini bobot politiknya tinggi sekali, sehingga siapa yang jadi pimpinan akan sangat mempengaruhi perjalanan Pansus ini. Oleh karena itu agar tidak terjadi spekulasi politik yang macam-macam untuk pimpinan, sebaiknya diundi saja. Kalau diundi prosesnya fair dan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama.

Jadi yang keluar pertama itu lah yang jadi pimpinan, tapi itu berdasarkan fraksinya. Soal figurnya tergantung dari fraksi itu sendiri. Begitu juga dengan penentuan wakil ketua.

Bagaimana kalau penentuan ketua angket ditentukan lewat penunjukkan saja? Apakah bagi PKS ini menjadi masalah?

Kalau mengacu pada tata tertib memang tidak ada peraturan akan hal itu. Tapi kalau kita ingin menghindari tafsir poitik yang beragam, saya usulkan diundi saja.

Kapan idealnya pemilihan pimpinan Pansus Angket ini dilakukan?

Mau saya hari ini. Tapi karena sudah ditunda, menurut saya, paling lambat hari Selasa (8/7).

Bagaimana jika pimpinan Pansus Angket muncul dari Golkar?

Saya tidak mau berspekulasi macam-macam. Memang selama ini kalau mengikuti konvensi, pimpinan pansus harus proporsional. Artinya dari fraksi yang terbesar terus ke bawah. Tapi kan dalam praktiknya ini juga tidak adil.

Jadi sekarang ini fraksi-fraksi yang belum ada di pimpinan pansus harusnya diberi kesempatan. Tetapi jalan tengahnya, ya itu tadi diundi saja. Biar fair.

Ada kabar pihak yang mengusulkan penundaan itu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar?

Saya cuma mendengar ya. Katanya ada surat penundaan dari dua fraksi. Tapi pembatalan dari Sekjen DPR berdasarkan rapim itu tidak menyebutkan adanya usulan yang diajukan dari dua fraksi itu. Jadi saya tidak tahu dan tembusan itu saya juga tidak pegang.

Apakah ini juga terkait dengan perjalanan umroh Ketua DPR Agung Laksono?

Ya mestinya dalam situasi seperti ini, di mana tuntutan pelaksanaan hak angket segera dilaksanakan, ya pimpinan DPR mestinya sudah tahu mana yang lebih prioritas. Sebab peran ketua panitia ini sangat besar. Umroh kan sebenarnya bisa dilakukan kapan-kapan.

Jadi, nuansa politisnya besar sekali. Ketua ini kan tugasnya banyak. Selain membuat agenda, juga mengatur mekanisme kerja dan lainnya. Jadi posisi ketua di sini sangat strategis dan penting sekali. Sebetulnya jika pergi keluar kota atau keluar negeri, itu kan bisa didelegasikan ke wakil ketua. Jadi masyarakat kan bisa menilai. [Ferdian/P1]