INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Negara BUMN mendukung rencana PT PLN untuk menerbitkan obligasi dibandingkan melakukan sekuritisasi aset.

"Kementerian lebih setuju jika PLN mencari dana lewat obligasi. Sekuritisasi aset hanya akan merugikan negara," tandas Sekretaris Kemenneg BUMN, Said Didu, usai perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-63, di Kantor Kemenneg BUMN, Minggu (17/8).

Rencananya, PLN akan menerbitkan obligasi internasional senilai Rp 10 triliun, dan obligasi rupiah senilai Rp 3 triliun. Hasilnya digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi perseroan. Sebanyak Rp 3 triliun untuk mendanai proyek pembangkit listrik kapasitas 10.000 megawatt yang masih dalam proses pengembangan.

Selain penerbitan obligasi, PLN juga tengah menjajaki pinjaman valuta asing (valas) senilai US$ 1,8 miliar - 2 miliar dari sejumlah perbankan asing. Di antaranya Bank of China, BNP Paribas, dan China Exim Bank.

Menurut Said Didu, PLN lebih berpengalaman dalam memperoleh dana murah dibanding melalui dana komersial. "Kalau menerbitkan obligasi internasional, perusahaan siap untuk lebih transparan," tandasnya.[L5]