(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - Pelaku pasar memperkirakan BI rate turun menjadi 6,75% yang akan ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur BI siang nanti.

Berdasarkan prediksi sebuah lembaga sekuritas, penurunan BI rate ini dipicu rendahnya pencapaian inflasi Juni (0,11%).

Dengan angka inflasi tahun kalender yang masih di bawah 1% ini membuka peluang penurunan BI rate sebesar minimum 25 bps pada RDG hari ini. Dalam rapat kerja antara pemerintah (Menkeu) dan BI dengan Komisi XI DPR kemarin ditetapkan perubahan asumsi makro APBN-P 2009 untuk mengikuti perkembangan kondisi ekonomi saat ini. Ketetapan tersebut antara lain, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,2%-4,4%, inflasi 4,3% - 4,7%, SBI 3 bulan 7,5%, nilai tukar rata-rata Rp.10.500 per USD, produksi minyak tetap 960.000 bph.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan beberapa perkiraan data untuk semester II 2009 (2H) di antaranya FDI akan turun menjadi US$1,7 miliar dari US$4,5 miliar di 1H 2009. Sebaliknya, investasi dalam bentuk portofolio diperkirakan akan positif 2H 2009, yang sebelumnya negatif US$1,17 miliar 1H 2009.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,6% pada 2H 2009, lebih tinggi dari perkiraaan 1H-2009 yang mencapai 4,1%. Pertumbuhan konsumsi masyarakat akan turun ke 5% dari 5,8% pada 1H-2009, konsumsi pemerintah turun dari 17,1% menjadi 12,4%, dan ekspor minus 9,7%, lebih rendah dari minus 16,7% dan impor masih minus 9,2%, lebih rendah dari minus 22,2% pada 1H 2009.

Dengan perkiraan tersebut pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi masih akan mencapai target 4,3% pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi 2H 2009 ini akan sangat ditentukan oleh kekuatan konsumsi masyarakat pada siklus musiman 3 bulan mendatang yaitu bulan Juli seiring dengan tahun ajaran baru dan Jakarta Great Sale, bulan Agustus yang mulai puasa, dan bulan September lebaran.

Sedangkan belanja pemerintah masih belum optimal mendukung pertumbuhan kendati APBN-P 2009 dicadangkan defisit hingga 2,5% dari PDB. Pengalaman APBN 2008 justru mengalami surplus senilai R.52,3 triliun padahal ditargetkan mencapai defisit 1% dari PDB. Serapan belanja pemerintah diperkirakan lebih rendah dari target, beruntung ada pengeluaran untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres yang menghabiskan sekitar Rp.49 triliun atau 5% dari belanja negara. [cms]