POLITIK kita sesak dengan berbagai isu. Terutama setelah Presiden berpidato menanggapi hasil kerja TIM 8, kasus Bibit-Chandra, persoalan justru semakin kacau.

Betapa tidak, semua pihak berupaya menafsirkan apa yang dimaksud presiden. Presiden memang menyebutkan 'penghentian' kasus itu, tetapi polisi dan kejaksaan belum juga mengambil langkah melaksanakannya. Tentu saja ada soal prinsipil yang masih menggantung: apakah penghentian itu berarti Bibit dan Chandra dinyatakan tidak bersalah? Bila itu jalan pikirannya, maka jelas presiden menghendaki rekomendasi Tim 8 dilaksanakan, yaitu menghukum semua yang terlibat dalam perekayasaan kasus ini.

Tetapi sekali lagi, kejelasan jalan pikiran itu tidak berasal dari presiden. Pidato panjang presiden menyikapi rekomendasi Tim 8 lebih terdengar sebagai upaya presiden tetap 'berjarak' dengan kasus ini. Apalagi, presiden sebelum menyampaikan tanggapan itu justru meminta Kapolri dan Jaksa Agung mempelajari rekomendasi Tim 8. Jadi sangatlah janggal bila Presiden membentuk sebuah tim investigasi, dan hasil investigasi itu masih harus dikonsultasikan dengan pihak yang menjadi obyek investigasi. Jalan pikiran presiden yang melingkar inilah yang memberi ruang interpretasi bagi polisi dan kejaksaan untuk tidak serta merta melaksanakan rekomendasi Tim 8.

Apalagi presiden memang cenderung tidak ingin berpihak karena sifat kepemimpinan SBY selama ini adalah 'merangkul' dan bukan 'memukul'. Itulah sebabnya presiden bahkan perlu melakukan survei opini publik terlebih dahulu untuk memastikan tingkat popularitasnya, sebelum memberi pidato tanggapan terhadap rekomendasi Tim 8. Politik presiden yang selalu indecisive inilah yang sekarang memperpanjang debat penyelesaian kasus Bibit-Chandra itu.

Sambil menunggu ujung dari ketidakjelasan ini, kita telah memasuki turbulensi politik berikutnya: kasus Bank Century. Terhadap kasus ini, presiden SBY justru bereaksi lebih serius: "I am clean," kata presiden. Jelas presiden ingin meyakinkan publik bahwa tidak ada dana Bank Century masuk ke Partai Demokrat atau ke Tim Kampanye SBY.

Memang, isu politik uang pada Pemilu lalu, juga menjadi sasaran spekulasi publik terkait skandal Bank Century itu. Tetapi isu resmi yang bergulir di DPR melalui penggalangan politik 'hak angket', adalah pada soal kebijakan gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dalam memutuskan perlunya penyelamatan Bank Century.

Jadi, politik 'hak angket' itu memang tidak tertuju pada SBY, dalam kaitannya dengan Pemilu lalu, melainkan pada kebijakan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani. sebagai Menteri Keuangan. Sasaran inilah yang kini sedang dibidik para politisi Senayan. Tentu ada agenda 'tukar-tambah' politik dalam soal semacam ini. Itulah isu yang akan memanas hari-hari ke depan.

Temuan BPK sudah mengindikasikan berbagai bukti ketidakcermatan administratif Bank Indonesia dalam mengawasi Bank Century. Juga diindikasikan kesalahan analisis dalam membuat kesimpulan penyelamatan Bank Century. Kondisi yang potensial menimbulkan 'dampak sistemik' bagi perekonomian nasional akibat krisis Bank Century bila bank itu tidak memperoleh suntikan modal, mungkin tidak lagi dapat dibuktikan, karena prasyarat-prasyarat kesehatan bank itu tidak diamati secara cermat oleh Bank Indonesia.

Jadi tampaknya politik hak angket itu memperoleh konfirmasi dari kesimpulan BPK. Bila demikian, maka jelas bahwa kedudukan Boediono sebagai Wakil Presiden dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, menjadi sasaran incaran politik. Jadi, turbulensi baru sedang berlangsung dalam politik kita.

Kemanakah arah angin politik itu?

Lobi tentu merupakan fasilitas utama politik Senayan. Politik lobi inilah yang belum terlihat. Yang terasa sebagai manuver adalah keikutsertaan Partai Demokrat yang justru mendukung pelaksanaan hak angket. Bahkan partai pendukung utama pemerintah itu ingin mengetuai panitia angket ini. Spekulasi publik adalah: Partai Demokrat sedang bermanuver menggagalkan pelaksanaan hak angket, dengan ikut dalam panitia angket. Jadi semacam politik infiltrasi dengan maksud mengacaukan penyelenggaraan hak angket itu. Apakah memang demikian?

Kita masih mengikuti kondisi turbulensi itu, sambil menunggu langkah penyelesaian kasus Bibit-Chandra. Tapi tampaknya kasus Bank Century dengan sasaran politik Boediono dan Sri Mulyani akan segera menjadi titik api politik nasional. [mor]