JUMAT (4/12) ini, DPR akan menyusun Pansus Angket Bank Century. Keanggotaan dan posisi ketua Pansus itulah yang kini menjadi titik uji keberhasilan hak angket itu.

Memang secara politik komposisi keanggotaan Pansus itulah yang akan menentukan efektifitas kerja Pansus, karena pandangan politik merekalah yang akan memenuhi halaman-halaman media beberapa bulan ke depan. Itu berarti opini publik tentang soal yang dianggap 'skandal politik' ini akan sangat dipengaruhi bahasa politik anggota-anggota Pansus, terutama sang Ketua.

Masalah opini publik inilah sebetulnya yang menjadi taruhan keberhasilan Pansus itu. Artinya: sanggupkah opini publik yang dihasilkan Pansus beresonansi menjadi politik antipemerintah?

Soal ini amat penting dihitung sejak awal, sebab apapun hasil kerja pansus, ia akan langsung dihadapkan dengan soal legitimasi politik Presiden SBY. Kuatnya dukungan publik pada SBY merupakan benteng psikologis yang akan menahan angin kencang politik Senayan. Bila fakta ini kita hitung sebagai konstanta matematika politik hari ini, maka target politik hak angket itu agaknya tidak akan pernah menyentuh pusat kekuasaan. Baik dalam isu 'penentuan kebijakan dana talangan' (yang berpusar sekitar nama Budiono dan Sri Mulyani, maupun dalam soal 'aliran dana politik Bank Century' (yang menyangkut nama Partai Demokrat dan Tim Sukses SBY), keduanya tidak akan terarah pada figur SBY karena fakta sosiologis legitimasi sang Presiden yang masih sangat tinggi.

Jadi, bila temuan BPK dan PPATK itu menjadi dasar kerja Pansus, maka maksimal yang bisa diopinikan oleh Pansus adalah soal-soal yang menyangkut 'kesalahan policy', dan bukan 'kesalahan politik'. Tentang kesalahan politik (seperti dikesankan selama ini bahwa aliran dana Bank Century itu tertuju ke muara pemenangan pemilu SBY), sangat sukar diangkat sebagai opini tandingan atas popularitas SBY sekarang ini. Sebab masalah money politics pada pemilu lalu masih merupakan praktek 'resmi' semua parpol dan politisi.

Dengan kata lain, isu korupsi pada kasus Bank Century, agaknya hanya akan berhenti sebagai isu 'kelas menengah' yang sukar ditransformasikan menjadi isu rakyat. Penjelasannya sederhana: tidak ada partai politik yang secara total mau menjadikan isu itu sebagai isu oposisi. Padahal dalam soal yang menyangkut penggunaan hak angket DPR, psikologi politik oposisilah yang seharusnya mendasari 'kegairahan politik' Pansus. Bayangan tentang 'pemakzulan presiden'' misalnya, adalah imajinasi politik yang paling layak ditetapkan bila kekuatan oposisi kita miliki. Tetapi kultur politik yang terus-menerus kita hindari itulah yang justru saat ini melemahkan politik Senayan, termasuk politik Pansus itu nantinya.

Kita dapat membayangkan bahwa politik transaksi akan segera memenuhi percakapan lobi dalam rapat-rapat Pansus.

Memang seolah-olah ada niat murni Pansus untuk 'membuka' soal yang sesungguhnya terjadi dalam kasus Bank Century itu, tetapi materi yang mungkin dibuka hampir dapat dipastikan hanya akan menyangkut soal ketepatan analisa situasi dan pengambilan keputusan untuk menyelamatkan Bank Century 'pada waktu itu'.

Di sini persilangan argumen akan sepenuh-penuhnya akademis, yaitu menyangkut pembuktian tentang asumsi-asumsi ekonomi dan kondisi global dalam memutuskan tindakan penyelamatan Bank Century. Dalam argumentasi itu, pemerintah pasti akan bertumpu pada hak mengambil kebijakan sebagai fungsi utama to govern. Apalagi pemerintah dapat berargumen bahwa kebijakan penyelamatan Bank Century itu telah menghindarkan Indonesia dari krisis 'sistemik' perbankan.

Tentu saja argumen post factum itu dapat dibantah para analis kritis, misalnya dengan memperlihatkan insignifikansi Bank Century (dari segi modal, simpanan pihak ketiga, kredit) untuk mampu menimbulkan badai perbankan nasional ketika itu. Tapi sekali lagi, debat itu adalah porsi intelektual, padahal di benak publik kasus Bank Century ini adalah soal skandal politik korupsi.

Jarak pengetahuan inilah yang agaknya akan kita uji: mampukah opini publik diarahkan oleh pansus untuk melayani 'kecurigaan' masyarakat tentang dimensi korupsi dalam kasus Bank Century itu?

Sekali lagi jawabannya bukan pada kemampuan dan mutu temuan BPK, PPATK dan kerja Pansus nanti, tapi pada daya tahan psikologis SBY yang pasti terus ia pantau melalui survey opini publik. Agaknya, itulah politik personal SBY saat ini. [mor]