(istimewa)

Salah satu masalah yang mengemuka akhir-akhir ini adalah wacana mengenai pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden.

Wacana itu menguat seiring dengan berjalannya kegiatan Panitia Angket yang menyatakan menemukan beberapa titik pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Presiden dan bahkan Presiden.

Tidak biasanya memang kemudian Presiden dan Wakil Presiden bertemu dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Meski kemudian menjadi perdebatan pula, pertemuan itu dianggap sebagai langkah-langkah Istana Negara untuk menekan rencana-rencana yang jika ada, untuk melakukan pemakzulan (impeachment).

Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden juga berbicara soal ini. Presiden dalam suatu kali kesempatan mengingatkan bahwa negara kita ini menganut sistem presidensial, dimana lembaga legislatif tidak bisa menjatuhkan Presiden dan demikian juga sebaliknya.

Namun harus pula dipahami bahwa aturan mengenai pemakzulan bukan tidak ada. Bahkan sekarang ini Mahkamah Konstitusi telah menyusun aturan yang berhubungan dengan aturan persidangan pemakzulan.

Dalam konstitusi kita mengenai pemakzulan memang tidak mudah. Di dalamnya harus ada prasyarat mengenai adanya unsur pidana atau korupsi yang dilakukan oleh Kepala Negara.

Karena itu pulalah, maka melakukan pemakzulan, jelas merupakan langkah politik yang biasanya cukup besar. Usulan tersebut harus diproses secara hukum dan kemudian akan berlanjut dan berakhir di Mahkamah Konstitusi.

Mungkin para elit politik sudah memikirkan langkah-langkah yang menurut mereka akan mengarah kepada pemakzulan. Hal itu bisa terlihat dari kasak-kusuk yang terjadi pada beberapa elit politik yang mencoba memanfaatkan berbagai momentum dalam rangka mengangkat nilai negatif pemerintah ini.

Entah sejalan entah tidak, berbagai demo yang diusung belakangan ini memang mengisyaratkan adanya ketidakpercayaan pada Presiden dan Wakil Presiden.

Namun harus pula saya ingatkan bahwa karena berada dalam ranah politik, ide pemakzulan memang akan memungkinkan terjadinya perdebatan politik dengan biaya politik yang mahal pula. Ketika mantan Presiden Gus Dur dilengserkan, kepanikan ekonomi terjadi.

Para politisi pun terbelah dalam aksi dukung mendukung. Berdasarkan pengalaman itu pulalah, maka saya melihat isu dan wacana pemakzulan adalah persoalan politik di antara elit politik.

Jika sekarang ada wacana mengenai pemakzulan, apakah itu memang karena kehendak masyarakat pula? Sejatinya jawabannya adalah belum tentu. Wacana pemakzulan ini kalau saya cermati justru merupakan kekuatan baru dari elemen politik tertentu yang tidak puas terhadap kebijakan Presiden SBY.

Apabila di cermati, wacana pemakzulan malah ditiupkan oleh para anggota parpol yang sebenarnya mendukung pemerintah ini. Suara-suara untuk meminta pertanggung-jawaban Presiden atas kasus Bank Century misalnya, nyaring muncul dari anggota parpol yang pimpinannya turut menandatangani perjanjian koalisi dengan pemerintah ini.

Apakah hal ini berhubungan dengan pembagian kekuasaan yang tidak memuaskan mereka? Apakah ini berhubungan dengan jatah-menjatah kursi dalam kabinet yang tidak fair? Kita hanya bisa menebak. Tetapi bahwa jika kemudian isu pemakzulan ini hanya untuk kepentingan mereka, alangkah amat disayangkannya.

Langkah politik yang bisa membawa bangsa kita ke dalam ketidakpastian dan badai politik yang tidak mudah itu justru didesain oleh mereka yang harusnya bisa melakukan dan menerapkan seni berpolitik yang elegan.

Masyarakat harus memikirkan dengan sungguh-sungguh apakah memang masalah pemakzulan ini akan menjadi isu penting atau hanya sekedar permainan para elit politik yang belum mendapatkan kepentingannya.

Vino Siregar (vino_siregar@plasa.com)