Zulkieflimansyah
(inilah.com/Abdul Rauf)

INILAH.COM, Jakarta - Di penghujung masa pemerintahan, sandungan terhadap Pemerintahan SBY kian menjadi-jadi. Krisis keuangan yang menimpa Amerika Serikat ikut merembet ke Indonesia. Isu krisis ini pun membakar situasi politik menjelang Pemilu 2009.

Seperti yang ditakutkan banyak pihak akhirnya terjadi. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia dari hari ke hari terus melorot. Bahkan, BEI pun terpaksa ditutup mendadak sebelum sesi pagi berakhir, (8/10). Dan kejadian ini adalah pertama kali dalam sejarah perdagangan saham di Indonesia.

Dalam pengamatan politisi PKS Zulkieflimansyah, insiden BEI itu menunjukkan fondasi ekonomi nasional masih berpatokan pada sektor finansial. Indikasinya, ketika gejolak keuangan global terjadi, perekonomian Indonesia ikut-ikutan runtuh. Meski demikian, pesta demokrasi yang memerlukan dana besar tahun 2009 mendatang tetap wajib diselenggarakan.

"Tidak ada pilihan lain, pemilu harus tetap dilaksanakan," kata Zulkiefli ketika berbincang dengan INILAH.COM di Jakarta, Rabu (8/10).

Sebenarnya, urai dia, dana pemilu dapat ditekan bila dilakukan secara fair dan terbuka. Bila ini dilakukan maka praktik money politics bisa ditekan. "Krisis ini sepatutnya menjadi peringatan agar tidak menghamburkan uang demi membuat iklan politik," usul dosen FE UI itu.

Senada dengan Zulkiefli, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo optimis pemilu tetap bisa terselenggara sesuai rencana. Alasannya, krisis keuangan global yang ikut menghantam ekonomi Indonesia belum memiliki pengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu.

"Pada APBN 2008 dan APBN 2009 dana unit penyelenggaraan pemilu sudah tercadangkan, karena pemilu merupakan siklus 5 tahunan," ujar Tjahjo kepada INILAH.COM.

Bagi Ketua Bappilu PDIP ini, partai dan rakyat merupakan tonggak pelaksana pemilu. Oleh karena itu, meski kondisi ekonomi semakin carut-marut, jika rakyat menghendaki pemilu terlaksana, niscaya pasti tercapai.

"Pemerintah dan KPU kan hanya fasilitator saja, semuanya ditentukan oleh rakyat," ungkap Tjahjo.

Keyakinan serupa juga dimiliki Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Mubarok berpendapat pemilu akan tetap terlaksana tepat waktu karena sampai saat ini pemerintah masih mampu mengendalikan dampak krisis global itu.

"Menutup perdagangan saham BEI merupakan strategi dan langkah yang tepat, ketimbang membiarkan IHSG terus terperosok," nilai Mubarok.

Analis ekonomi-politik Universitas Parahyangan Aknolt Kristian Pakpahan mengatakan jika pemerintah tidak sigap mengatasi gejolak keuangan global bisa berdampak pada instabilitas politik nasional. Namun, ancaman itu tidak akan menunda penyelenggaraan pemilu.

"Pemilu harus tetap dilaksanakan karena menyangkut suksesi kekuasaan," ujar Aknolt.

Ia menambahkan situasi politik menyambut pemilu justru akan kian panas karena isu krisis keuangan ini. Kondisi BEI akan menjadi senjata bagi lawan politik SBY.

"Ini merupakan momentum bagi kubu opisisi untuk menawarkan program ekonominya sebab pemerintah gagal menanggulangi dampak krisis ekonomi global," cetus Aknolt.

Zulkiefli mengakui adanya krisis ini menjadi arena perebutan simpati rakyat. Parpol akan berlomba-lomba menawarkan platform ekonominya. "Sejauh ini PKS telah menawarkan konsep pembangunan ekonomi berbasis industri," imbuh dia.

Partai Demokrat sendiri meyayangkan sikap partai yang seakan memanfaatkan momentum krisis untuk kepentingan sesaat. Seharusnya parpol bahu-membahu bersama pemerintah menghadapi krisis ini.

"Partai seharusnya saling menggalang kekuatan agar Indonesia bisa mengatasi krisis itu," tegas Mubarok.

Pemilu boleh jadi tetap aman untuk dilaksanakan. Tentunya semua pihak kini berharap parpol tidak lagi hanya berkutat bagaimana mendulang simpati semata dengan menjatuhkan pemerintah dengan serangan kritik tajam.

Sudah saatnya, parpol juga ikut berkompetisi menawarkan program kerja ekonomi dalam penanganan krisis ini. Dan tidak lagi hanya sekadar deklarasi dan basa-basi politik tanpa isi.[L4]