Jusuf Kalla dan Hasan Tiro

INILAH.COM, Jakarta – Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, urung bertemu dengan mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hasan Di Tiro melukai perasaan pemerintah, terutama Kalla, dengan surat yang masih membawa 'bendera' GAM.

Andai saja mantan pimpinan tertinggi GAM, Hasan Di Tiro, memiliki kepekaan dan fatsun politik, tentu ia berhati-hati dalam menulis surat kepada Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla. Tiro malah membuat blunder. Dia menulis surat kepada Wapres dengan kop surat GAM, suatu simbol spirit separatisme dan sentrifugalisme yang berbaur dengan ambivalensi mereka sendiri.

Akibatnya, Kalla merasa tersinggung dan keberatan dengan ulah Tiro. Wapres akan membatalkan pertemuan dengan para mantan pimpinan GAM, yang sedianya akan digelar Sabtu (11/10) di Banda Aceh.

Bagi Kalla, surat dengan kop GAM yang dikirim kepadanya, adalah bentuk pelecehan. Tidak hanya terhadap Republik Indonesia, melainkan juga Perdamaian Helsinki yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian Helsinki jelas-jelas menolak dan tak membolehkan para tokoh Aceh mengedepankan simbol-simbol separatisme tersebut.

Meski sudah menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, GAM tampaknya masih memainkan 'politik bermuka dua'. Di satu sisi, mereka menyatakan berdamai dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun di sisi lain, mereka tetap mempertahankan politik identitas dan etno-nasionalisme yang bertolak dari rasa kebesaran Aceh masa lalu sebagai kekuatan kosmopolitanisme di Asia Tenggara.

Sejarawan Anthony Reid melihat, kebesaran Aceh di masa lalu masih tertanam kuat di sanubari dan jiwa orang-orang Aceh. Termasuk pula di kalangan GAM. Jaringan makna dan kerangka berpikir keacehan semacam itu, disadari atau tidak, masih menghinggapi perilaku dan benak mereka.

Kasus pemakaian kop surat GAM menunjukkan bahwa di alam bawah sadar mereka, para petinggi gerakan separatisme itu merasa GAM tetap ada dan berhak eksis di Indonesia. Sementara dalam persepsi para pemimpin di Jakarta, dengan perjanjian Helsinki, maka eksistensi GAM selesai sudah. GAM hanya jadi bagian masa lalu. Semua pihak bersatu kembali dalam naungan NKRI.

Karena itu, dengan pemakaian kop surat GAM itu, terkesan mantan para petinggi GAM tidak tulus dan tidak serius untuk berdamai dan bersatu kembali ke dalam NKRI. Maka, masuk akal jika Kalla amat tersinggung.

Ketersinggungan Kalla itu bermula saat ia menerima surat undangan dengan tanda tangan mantan pimpinan tertinggi GAM, Hasan Tiro yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud. "Surat itu menggunakan kop dengan lambang GAM. Jelas ini merupakan pelanggaran perjanjian damai Helsinki," ucapnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (9/10) malam.

Wapres memutuskan membatalkan pertemuan karena melihat tidak ada keseriusan dan etika yang ditunjukkan mantan pimpinan GAM atas perjanjian damai Helsinki. Hal ini harus jadi pelajaran berharga bagi para tokoh GAM agar tidak lagi melihat terus ke masa lalu dan menafikan masa depan.

Penolakan Kalla bukanlah didasarkan kepada sentimen atau rasa tidak suka. Penolakan itu untuk mendorong dan menyadarkan semua pihak di Aceh, terutama mantan aktor GAM, agar lebih mengedepankan keindonesiaan, bukan kedaerahan, dalam kerangka trust building dan nation building di Indonesia.

Kalla ingin agar jiwa dan hati orang Aceh tidak lagi 'disandera' masa lalu. Orang Aceh harus bebas lepas menapak ke Indonesia masa depan yang menjanjikan, setidaknya pasca perjanjian Helsinki yang historis itu. [I4]