INILAH.COM, Jakarta - Tim sukses calon kandidat ketua umum Surya Paloh menolak wacana penghapusan suara DPD II Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Pekanbaru, Riau pada 4-7 Oktober 2009.

Anggota Tim Sukses Surya Paloh, Daniel Dumoli Simanjuntak di Jakarta, Senin (17/8) menyatakan, wacana penghapusan hak suara DPD II sempat mencuat dalam Rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, pekan lalu.

Menurut dia, hal itu jangan dilakukan karena hak suara dari DPD II sudah diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Untuk mengubah AD/ART hanya bisa dilakukan dalam munas. "Dalam munas mendatang DPD II Partai Golkar menjadi peserta. Kalau tiba-tiba hak suara mereka dihilangkan dengan cara mengubah AD/ART pasti tidak diterima. Pelaksanaan munas bisa tak sesuai harapan," kata Dumoli.

Menurut dia, wacana penghapusan hak suara DPD II sudah lama terdengar dan puncaknya muncul dalam Rapimnas, pekan lalu. Dia menambahkan, upaya DPD I Partai Golkar menghilangkan hak suara DPD II sangat tidak dibenarkan. Justru DPD II Partai Golkar yang mempunyai massa riil di lapangan.

Sedangkan, DPD I Partai Golkar sebatas pada tugas koordinatif dengan DPD II. Pihaknya menilai penghilangan hak suara DPD II dianggap sebagai upaya menghancurkan Partai Golkar.

"Penghilangan hak suara DPD II tidak masuk akal. Itu dianggap kemunduran dan bisa menghancurkan Golkar. Sekarang kepala daerah, anggota dewan dan presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat. Seharusnya Ketua Umum Partai Golkar itu pun dipilih langsung oleh anggota. Tapi yang terjadi adalah kemunduran kalau hak suara DPD II dihilangkan," katanya.

Dumoli meminta pimpinan DPP Partai Golkar mencermati upaya menghilangkan hak suara DPD II. Munculnya orang-orang yang ingin menghilangkan hak suara DPD II mengindikasikan kesalahan rekrutmen pimpinan partai.

Anggota Departemen Hukum dan HAM Aryadi Ahmad mengatakan, usul penghapusan hak suara DPD II tersebut telah disampaikan sejumlah DPD I dalam rapimnas. Hanya, usulan tersebut ditolak oleh DPP Partai Golkar.

Namun, kubu Paloh tetap khawatir usulan ini kembali mencuat dalam munas mendatang. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan pengawalan kepada DPP Partai Golkar agar DPD II tetap mempunyai hak suara. "Di balik usulan penghapusan hak suara DPD II amat mudah terbaca. Sebab, kalau DPD II punya hak suara, pertarungan di munas akan seru," kata Aryadi.

Menurut mantan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung ini, usul tersebut patut dicurigai sebagai upaya penjegalan terhadap Surya Paloh yang mendapat dukungan luas dari DPD II Golkar. Pihaknya mengklaim, sebanyak 312 DPD II menyatakan dukungan kepada Surya Paloh yang disampaikan di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

"Kami melihat sudah ada upaya-upaya untuk mempersempit peluang Bang Surya Paloh," kata Anggota Tim Sukses Surya Paloh ini.

Usul penghapusan hak suara DPD II tersebut merupakan skenario dari salah satu kandidat ketua umum partai ini. Mereka telah menguasai sekitar 28 DPD I. Jika pemilik hak suara hanya DPP, DPD I dan organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar, maka di atas kertas peluang kandidat tersebut akan membesar.

Sebaliknya, jika melibatkan DPD II, pertarungan akan sengit sebab sebanyak 312 DPD II Partai Golkar sudah menyatakan dukungan kepada Surya Paloh dengan mengeluarkan 'Resolusi Surabaya'. Kemungkinan besar, pertarungan akan terjadi dalam pembahasan AD/ART munas.

Menurut dia, pihak yang mempunyai hak suara pada Munas VII 2004 sebaiknya dipertahankan. "Bahkan, kalau perlu ditambah, misalnya memperhatikan prestasi dalam pemilu legislatif," pungkasnya. [*/bar]