(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta — Fraksi di DPR yang mengajukan hak angket kasus dana talangan Bank Century Rp6,7 triliun terpetakan menjadi dua kelompok yang memiliki dimensi politik berbeda, meski dalam biduk sama: hak angket kasus Bank Century.

Pengajuan hak angket kasus Bank Century benar-benar membelah konsentrasi publik yang dalam beberapa pekan terkonsentrasi pada isu Cicak versus Buaya. Setidaknya dari parlemen, perhatian publik terbetot dengan gerakan 142 anggota DPR yang mengajukan hak angket dana talangan Bank Century.

Meskipun, jika dirunut ke belakang, satu gerbong pengusul hak angket, tidaklah bulat alias satu suara. Setidaknya terpetakan dengan partai koalisi pendukung SBY-Boediono dengan partai yang tidak mendukung SBY-Boediono.

Partai pendukung koalisi SBY-Boediono yang turut serta dalam pengajuan hak angket yaitu Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Sedangkan partai yang tidak mendukung SBY-Boediono dan mendukung hak angket yaitu PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Seperti pernyataan anggota Fraksi PKB DPR RI Anna Mu’awanah yang menegaskan bahwa sikap politik PKB jelas, yaitu menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sikap yang dilakukan anggota FPKB di DPR, menurut Anna, adalah sikap pribadi. "Itu sikap pribadi," cetusnya di gedung DPR RI, Jumat (13/11). Sebagaimana diketahui, pengaju usulan hak angket dari FPKB hanya satu orang yaitu Effendi Choirie.

Meski demikian, Anna menyebutkan, jika pun pada akhirnya hasil audit BPK menemukan persoalan dalam pengucuran dana talangan itu lalu PKB mengambil sikap politik, bukan berarti pihaknya berkhianat dengan koalisi SBY-Boediono.

"Ini bukan pengkhianatan, ini masuk domain parlemen jika ada kemungkinan sikap politik berbeda. Koalisi di pilpres merupakan sesuatu yang berbeda dengan hak politik parlemen seperti interpelasi atau angket,” paparnya.

Sikap senada juga terjadi di PPP. Menurut Ketua FPPP Hazrul Azwar, pihaknya membebaskan anggota fraksi menentukan sikap dalam merespon hak angket Century. Namun, sikap resmi fraksi baru dilakukan setelah hasil audit BPK. “Kita bebaskan kepada anggota (untuk ikut hak angket). Secara resmi, sikap kami menunggu hasil audit dari BPK,” tegasnya.

Tampak sikap mengambang alias bermain dua kaki yang dimunculkan oleh partai-partai pendukung SBY-Boediono dalam menyikapi hak angket Century. Semua kompak, secara formal, partai pendukung SBY-Boediono menunggu hasil audit BPK. Meski di sisi lain, mereka juga membolehkan alias tidak menegur anggota fraksinya jika mendukung hak angket.

Dalam konteks ini pula, partai politik pendukung SBY-Boediono minus Partai Demokrat bersikap mendua. Satu sisi menunjukkan loyalitas dengan tetap mendukung SBY-Boediono. Namun di sisi lain, partai pendukung SBY-Boediono tidak mau kehilangan muka di depan publik dengan membolehkan kadernya mendukung hak angket Century yang memang mendapat atensi publik.

Bandingkan dengan sikap tegas dari partai yang tidak terlibat dalam koalisi SBY-Boediono. Seperti PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Seperti sikap PDIP yang langsung direspon oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. “Megawati dengan tegas mengatakan bahwa PDIP harus menajdi tokoh utama dalam pengusutan kasus Bank Century, agar rakyat tidak menunggu dari audit BPK. Kemana saja aliran itu berjalan,” ujar politisi PDIP Gayus Lumbuun.

Meski Gayus menepis spekulasi yang berkembang, giatnya PDIP dalam mengusung angket Century bukan karena PDIP tidak terlibat dalam pemerintahan SBY-Boediono. Karena menurut dia, pengajuan hak angket bagian dari dinamika politik yang bebas.

"Dulu saja saat Ibu Mega menjadi presiden PDIP juga menolak perppu yang diajukan pemerintah,” cetusnya memberi contoh sikap PDIP selama ini.

Hal yang sama dilakukan Fraksi Partai Gerindra yang secara bulat mendukung proses pengajuan hak angket Century. Menurut anggota Fraksi Gerindra Budi Heryadi pada prinsipnya seluruh anggota fraksi mendukung angket century.

"Kita mendorong proses hak angket Century, Karena memang ada kejahatan dalam pengucuran dana tersebut,” tegasnya yang juga anggota Komisi XI DPR.

Keterbelahan tujuan dan dimensi politik oleh para pendorong angket Century jelas bukanlah sikap final. Karena dinamika politik akan terus berkembang dan akan mempengaruhi sikap politik partai politik di parlemen. Setidaknya, peta di awal pengajuan angket Century dapat memberi petunjuk ke mana akhir cerita angket Century ini. [mor]