Moerwanto Soeprapto
(istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Perjalanan bangsa Indonesia sepanjang 2009 ditandai berbagai musibah yang menjadi sinyalemen agar semua lebih mawas diri dan penuh kearifan. Jangan biarkan mengumbar kekuasaan dan kekuasaan.

Mantan Wagub Lemhannas Moerwanto Soeprapto menilai ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Gerakan Implementasi Pancasila (GIP) itu melihat perjalanan bangsa selama 2009 banyak ditandai terjadinya bencana dan musibah yang menimpa warga di beberapa daerah.

“Apabila kita renungkan bersama hal tersebut merupakan sinyalemen peringatan dari alam agar kita lebih mawas diri serta menyikapinya dengan penuh kearifan,” kata purnawirawan jenderal TNI AD berbintang dua itu, didampingi Wakil Sekjen GIP Frans Aba. Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan INILAH.COM Ahluwalia:

Anda melihat ada yang tidak beres di negeri ini?

Ya, ada sesuatu yang tidak beres yang telah terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun apa daya sebagian elit negeri ini menanggapinya hanya sebagai fenomena alam biasa. Yang sangat menyedihkan bahwa perilaku elit negeri ini justru semakin arogan dan rakus mengumbar nafsu saling berebut kekuasaan.

Maksud Anda?

Saya merasa sikap arogansi dan berbangga diri tersebut menjadi lebih mengemuka dengan meng-klaim “suksesnya” pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Presiden 2009. Walaupun banyak diwarnai dengan dugaan manipulasi dan kecurangan, namun hal itu dianggap sebagai hal yang wajar dalam melakukan pembenaran. Itu jelas tidak beres.

Sistem Kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila yang telah diubah menjadi sistem Demokrasi Liberal dalam prakteknya ternyata telah menjelma menjadi “Demokrasi Transaksional”.

Karena itu, kepada seluruh komponen bangsa perlu diperingatkan agar tidak boleh terpecah belah oleh karena masuknya kekuatan dan faham-faham asing yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi nasional.

Lantas, apa langkah Anda?

Sebagai pelopor Gerakan Implementasi Pancasila (GIP) saya prihatinan karena Ibu Pertiwi selalu dibuat sedih penguasanya sendiri. Oleh karena itu menjelang berakhirnya 2009 dan memasuki 2010, Gerakan Implementasi Pancasila menyampaikan evaluasi akhir 2009 dan mengawali langkah awal tahun dengan hasil evaluasinya di antaranya.

Pertama, krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah maupun lembaga legislatif dan yudikatif sudah sangat meresahkan, dikarenakan kegagalan menangani berbagai kasus penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Malah menimbulkan kontroversi yang tajam dikalangan masyarakat luas.

Kedua, kekuasaan neoliberalisme sudah ada pada tahap yang sangat membahayakan bagi kelangsungan bernegara. Apabila dibiarkan maka akan mengarah pada kerusakan sistemik tata kelola pemerintahan serta distorsi kebangsaan yang mengancam eksistensi NKRI sebagai negara bangsa.

Ketiga, kepemimpinan SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu II, yang sedang mengalami proses delegitimasi, sehingga program 100 hari yang dicanangkan menjadi tidak efektif, bahkan cenderung menjadi kontra produktif. Hal ini jelas perlu perhatian seluruh komponen bangsa.

Solusi Anda?

Solusinya hanya dengan memegang teguh dan mengamalkan falsafah Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 (sebelum diamandemen) sebagai landasan konstitusional dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa pejuang, kita harus tegar menghadapi tantangan dan ancaman dari manapun datangnya.