(Istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan 74,9 persen dari 738 warga tidak mampu di wilayah Jabodetabek, mengeluhkan layanan rumah sakit baik swasta maupun negeri.

"Warga tidak mampu banyak mengeluhkan pelayanan rumah sakit," kata peneliti ICW Febri Hendri, di Jakarta, Selasa (9/2).

Warga tidak mampu itu merupakan peserta Keluarga Miskin (Gakin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan data itu berdasarkan hasil survey pada November 2009.

Febri menjelaskan keluhan dari warga tidak mampu itu yakni terkait dengan rawat inap, persoalan pasien tidak mampu yang diminta uang muka oleh pihak rumah sakit. "Permasalahan proses administrasi rumah sakit yang rumit, masalah dokter yang melayani warga dan harga obat mahal," ujarnya.

Oleh karena itu, ICW merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan tanggungan biaya perawatan bagi keluarga tidak mampu. "Tentunya pemerintah harus menanggung persoalan itu, mengingat pihak rumah sakit juga membutuhkan biaya itu," imbuhnya.

Kemudian, pemerintah harus membuat suatu badan yang menangani pelayanan masyarakat soal rumah sakit, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJKS).

Selain itu, ia menambahkan pemerintah juga harus membentuk Badan Pengawas RS untuk memantau pelayanan terhadap warga tidak mampu. "Badan pengawas RS itu harus dibentuk juga untuk memantau pelayanan RS terhadap warga tidak mampu," tandas Febri. [*/jib]