Awas Salah Tafsir Fatwa BBM Bersubsidi

WP
Oleh Wahyu Praditya Purnomo
Rabu 29 Juni 2011
share
inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - Rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk mengeluarkat Fatwa Haram bensin premium bagi orang kaya, mendapat kecaman berbagai kalangan, termasuk dari ulama dari dalam tubuh MUI sendiri.

"Secara pribadi saya mengatakan kalau saya tidak setuju dengan adanya fatwa itu. Istilah yang dikeluarkan dalam fatwa tersebut dapat mengakibatkan tafsir yang negatif di tengah masyarakat," ujar Sekretaris Umum (Sekum) MUI DKI Jakarta, Syamsul Ma'arif saat dihubungi INILAH.COM, Rabu (29/6/2011).

Lebih lanjut dijelaskan Syamsul, untuk mengeluarkan fatwa tidaklah mudah, tetapi harus ada kajian-kajian yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Menurutnya untuk kasus fatwa 'BBM Haram' seseorang harus mengetahui apa itu definisi orang yang miskin dan apa definisi orang yang masuk golongan orang kaya.

"Menurut saya, definisi orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tak mampu mencukupi kebutuhannya, lawannya adalah orang kaya. Tapi kalau orang naik motor itu sudah kaya, karena mampu beli motor. Berarti dia juga nggak boleh beli premium dan harus pertamax dong," jelasnya.

Namun diluar fatwa yang sifatnya himbauan, lanjut Syamsul, bukanlah masalah, bahkan dirinya pun mendukung. "Harusnya berupa himbauan, yang menghimbau orang yang dirasa mampu untuk beralih dari penggunaan bahan bakar premium bersubsidi ke bahan bakar pertamax, bukan bentuknya fatwa seperti yang beredar," kata Syamsul.[bay]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA