Soal Pembatasan BBM Bersubsidi

DPR: Pemerintah Tinggal Terapkan Hasil Kajian

SN
Oleh Sandiyu Nugroho
Rabu 29 Juni 2011
share
inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Pembatasan BBM bersubsidi harus segera dilakukan meski dibayang-bayangi kenaikan inflasi. Hal itu dilakukan juga agar defisit dalam APBN-P tidak lewat dari 2,1%.

Namun, masalahnya mekanisme pembatasan itu yang tepat belum diputuskan pemerintah. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi.

"Bisa dengan pembatasan jenis-jenis kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi atau penjualan BBM bersubsidi di pompa-pompa bensin tertentu," katanya kepada INILAH.COM, Rabu (29/6).

Achsanul mengatakan, kajian terhadap mekanisme pembatasan BBM bersubsidi ini telah dilakukan jauh-jauh hari oleh sejumlah universitas. "Itu sudah dikaji oleh UI dan UGM. Pemerintah tinggal memilih mekanisme apa yang lebih berkeadilan kepada masyarakat," tukasnya.

Pembatasan BBM bersubsidi, tambahnya, harus dilakukan sebelum pemerintah benar-benar menaikkan atau bahkan menghapus BBM bersubsidi. Sebab ditengarai, BBM bersubsidi dinikmati oleh 70% orang kaya. [hid]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA