Potensi Ganggu Iklim Investasi Migas

BP Migas Cemaskan Judical Review PP Cost Recovery

TS

Oleh Tio Sukanto

Senin 04 Juli 2011

inilah.com

INILAH.COM, JAKARTA - BP Migas mengaku dalam posisi dilematis soal judical review peraturan pemerintah No.79 tahun 2010 tentang cost recovery. Pasalnya, hal itu akan berpengaruh langsung terhdap iklim investasi tambang di Indonesia.

"Kelihatannya mereka (Indonesia Petroleum Asociation) ingin memanfaatkan timing yang sedang digunakan untuk mempermasalahkan. Namun bgeitu, kita tunggu saja hasil dari Mahkamah Agung," tukas Kepala Divisi Sekuriti dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana di Jakarta, Senin (4/7).

Gde menjelaskan, sebagai badan pelaksana tugas/kebijakan pemerintah pihaknya bukan saja merasa dilematis tapi juga sulit. "Di sisi lain melaksanakan kegiatannya agar investor kita tidak beralih. Namun, ke tempat lain kita berkepentiingan investor bisa berproduksi. Sehingga investor bisa nyaman dan merekapuan tidak panik," ucap dia.

Cukong China Masuk RI, Eks Bos KPK Beri Peringatan

Luhut dan Erick ke Jepang,SWF Dapat Suntikan US$4M

Menurutnya, jika investor tersebut menjadi panik maka bisa dipastikan target lifitng minyak Indonesia akan terganggu.

Seperti diketahui, IPA mengajukan judicial review ke pemerintah terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010, tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi pada tanggal 16 Juni lalu.

Jadi judical review tersebut dilakukan karena dianggap meresahkan para kontraktor migas, karena harus merelisasikan target produksinya. PP Cost Recovery sendiri ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Desember 2010 lalu. [hid]

# TAG