Pemerintah Harus Percepat Revisi PP Cost Recovery

TS
Oleh Tio Sukanto
Sabtu 16 Juli 2011
share
Anggota Komisi VII, Satya W Yudha - dpr.com

INILAH.COM, Jakarta - DPR meminta pemerintah segera menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang cost recovery.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian berusaha para kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) migas. "Yang tidak kalah penting ada revisi PP cost recovery, agar biaya operasi yang tidak mendapatkan hasil bisa dikembalikan kepada para kontraktor tersebut," ungkap Anggota Komisi VII, Satya W Yudha kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (16/7).

Satya menjelaskan, dengan adanya revisi PP cost recovery tersebut, dia yakin iklim investasi migas di Indonesia akan segera meningkat. Apalagi, lanjut dia, jika pemerintah bisa memberikan kemudahan dan insentif maka investor migas akan berlomba-lomba menanamkan investasinya di Indonesia. "PP cost recovery saya kira perlu, begitu juga insentif. Sebab untuk mengeksplorasi minyak dibutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi cadangan minyak kita sudah bergeser di wilayah perairan/laut dalam," tukas dia.

Terkait PP cost recovery, pemerintah berjanji akan membuat juklak/petunjuk aturan dalam waktu dekat ini dalam menjembatani persoalan yang dialami oleh para kontraktor migas. "Kami (Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan) sedang menyiapkan aturan implementasi PP cost recovery itu. Namun kami melihatnya bukan merevisi (PP No 79/2010) itu ya. Akan tetapi perlu penjelasan lebih lanjut atau aturan iempementasinya," tukas Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita H Legowo, Kamis lalu (14/7).

Seperti diketahui, Indonesia Petroleum Asociation (IPA) mengajukan uji materi terhadap PP No 79/2010 kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Juni 2011 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan memberlakukan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (PP cost recovery). [cms]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA