Kemenag-Pimpinan Ponpes Bahas Radikalisme

IN
Oleh inilahcom
Minggu 17 Juli 2011
share
blogspot.com

INILAH.COM, Bima - Kementrian Agama besama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bima, Nusa Tenggara Barat, menggelar pertemuan dengan 45 pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Bima.

Pertemuan yang dilakukan di aula Kantor Kemenag itu, membahas persoalan Ponpok Pesantren Khilafiah Umar Bin Khatab, sehubungan dengan adanya aksi radikalisme oleh santri pondok pesantren tersebut.

Ketua FKUB Bima HM Saleh Ismail disela pertemuan tersebut, meminta para pimpinan pondok pesantren di kabupaten Bima, untuk memberikan ajaran islam yang benar kepada santrinya.

"Haram hukumnya membunuh umat agama lain jika tidak memerangi kita, apalagi membunuh sesama muslim," tegasnya.

Pertemuan yang digagas itu, diharapkan bisa mencari solusi terbaik untuk membentengi dan mengatisipasi para santri sehingga tidak terperosok dalam informasi tentang jihad yang salah.

Hadir dalam pertemuan tersebut, ketua MUI Cabang Bima H Abdullah Haris dan dua tokoh sentral di daerah ini, seperti KH Said Amin dan KH Abdul Gani Masykur.

Kepala Kantor Kemenag Bima, HM Yaman H Mahmud, di acara pertemuan pimpinan pompes se-Kabupaten Bima mengatakan Ponpes UKB, bukan katagori pesantren.

Menurutnya, pesantren itu mempunyai beberapa kreteria diantaranya mempunyai lembaga pendidikan seperti Madrasah dari Ibtidaiyah, Tsanawilah hingga Aliyah. Dipesantren UBK, kreteria itu tidak mencatumkan lembaga pendidikan.

Yaman juga membantah jika Pesantren UBK, terdaftar dalam ponpes di Kemenag Bima.

"Tahun 2003, pimpinan pesatren Khilafiah Umar Bin Khatab pernah mengajukan permohonan ijin mendirikan pesantren, namun karena beberapa persyaratan yang kita ajukan termasuk melengkapi lembaga pendidikan, kami tolak," katanya.

Sejak ditolak, pimpinan UBK tidak lagi datang kembali ke Kantor Kemenag Bima.

Yaman menghimbau kepada para santri UBK, untuk tidak lagi meneruskan ajaran yang didapat di UBK, melainkan mancari pesatren yang benar-benar mengajarkan Islam Rahmatan Lilalamin.

Dari 45 pondok pesantren yang tercatat, UBK tidak masuk dalampondok pesantren yang masuk dalam data kantor Kemenag dan tidak menjadi binaan kantor itu.

"Kami anggap UBK buka pesantren, dia hanya perkumpulan pengajian sempalan Islam. Termasuk di Sanolo itu juga ada Khilafiah Muslimin yang juga merupakan kelompok pengajian bukan ponpes," tegasnya. [antara/lal]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA