Inilah Cara Mengendus Tunggakan Pajak Sektor Migas

MR
Oleh Mosi Retnani Fajarwati
Selasa 09 Agustus 2011
share
thinkstock.com

INILAH.COM, Jakarta - Indonesia mengusulkan penerapan standar transparansi pelaporan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di ASEAN. Penerapan ini salah satunya mampu mengendus penyelewengan pajak oleh perusahaan migas.

Tim formatur Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI), Chandra Kirana mengatakan, laporan yang menggunakan metode tersebut memang hanya berlaku sebagai alat (tool) saja. Namun bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan SDA.

"Iya, mestinya juga bisa (untuk mengetahui penyelewengan). Kalau penyelewengan, lagi-lagi kalau Anda lihat laporan EITI itu hanya sebagai tool saja. Dari laporan itu kan kita bisa lihat nilai pajak dari yang dibayarkan, royalti yang dibayarkan dari masing-masing perusahaan," papar Chandari usai workshop regional tentang transparansi industri ekstraktif di Jakarta, Selasa (9/8).

EITI merupakan sebuah standar internasional tentang pelaporan bagi perusahaan atas pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah dan bagi pemerintah atas penerimaan pendapatan yang diterima dari pembayaran tersebut.

Terdapat 20 acuan standar di dalamnya, diantaranya pemerintah harus menyatakan dan berkomitmen dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan aturan

Selain mampu untuk mengetahui penyelewengan pajak, EITI juga bisa dijadikan tolak ukur dalam renegosiasi kontrak perusahaan tambang.

"Barangkali dia akan jadi sumber informasi yang shahih sebesar apa masing-masing perusahaan itu sebetulnya menyumbang kepada negara. Setidaknya bisa jadi titik tolak," ujarnya.

Keberadaan EITI juga diharapkan akan dapat memicu investasi di sektor pertambangan secara tepat. Indonesia sendiri telah mengadopsi metode ini sejak 2010 melalui Perpres No.26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diterima industri ekstraktif.

Chandar mengatakan, pemerintah Indonesia akan mengusung metode ini ke tingkat regional agar juga bisa diterapkan pada negara-negara ASEAN.

"Kalau sekarang kita mulai untuk sosialiasikan ke ASEAN makanya kalau bisa ini bagian dari harmonisasi kepemerintahan sektor ini untuk negara-negara ASEAN," tandasnya. [hid]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA