Siapa Sejatinya yang Intervensi KPK?

RF
Oleh R Ferdian Andi R
Senin 22 Agustus 2011
share
inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - KPK Diintervensi. Itulah isu yang belakangan mengemuka. Ini bermula dari pernyataan komisioner KPK M Jasin. Situasi ini bakal memancing perdebatan yang tak bakal produktif. Siapa sebenarnya yang mengintervensi KPK?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin mengatakan KPK kerap mendapat intervensi DPR dalam penanganan berbagai kasus. Dia menyebutkan, intervensinya melalui telepon termasuk saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR.

"Semua meminta (kasus) jangan ditangani KPK, kenapa tidak dilimpahkan ke penegak hukum lain," Kata Jasin Jumat (19/8/2011). Pernyataan Jasin ini pada akhirnya menimbulkan polemik di tengah publik. Hal yang tak semestinya tidak disampaikan apalagi dengan tidak jelas siapa anggota DPR yang dimaksud.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Golkar Andi Rio Idris Padjalangi membantah bila DPR dituding melakukan intervensi terhadap kerja KPK. "Tapi DPR justru melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang bertugas dalam pengawasan terhadap mitra kerjanya," katanya kepada INILAH.COM melalui BlackBerry Messenger (BBM), Minggu (21/8/2011).

Rio menegaskan, justru DPR mengharapkan KPK diperkuat dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melakukan penegakan hukum dengan tebang pilih. "Seperti dalam kasus Century sampai sekarang KPK tidak ada kejelasan," keluhnya.

Dia menyebutkan jangan karena Komisi Hukum DPR mempertanyakan hasil kerja KPK justru dianggap bagian dari intervensi. Menantu mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata ini menegaskan justru DPR mempertanyakan kerja KPK. "Jadi pengawasan kita jangan dianggap sebagai intervensi," cetus Rio

Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman berharap seharusnya komisioner KPK menyampaikan ke publik siapa yang dimaksud."Yang patut disayangkan adalah justru sikap KPK sendiri yang terkesan begitu permisif dengan upaya-upaya intervensi dari DPR tersebut," katanya.

Isu intervensi dari DPR yang dilansir komisioner KPK tak lebih sebagai upaya menyulut pertentangan antarlembaga khusus DPR dan KPK. Padahal seharusnya dua lembaga ini saling bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Jika persoalan telepon atau mempertanyakan kasus, memang kerap terjadi dalam RDP di Komisi Hukum DPR. Seharusnya upaya tersebut tidak dianggap sebagai intervensi. Toh, KPK sesuai UU No 30/2002 bekerja secara independen. Dengan sendirinya, upaya tersebut tidak menjadi hambatan kerja KPK.

Intervensi sejatinya tidak mesti berasal dari lembaga formal seperti DPR maupun pemerintahan. Intervensi yang juga dimaknai sebagai bentuk tekanan dalam suatu perkara juga bisa berasal dari luar yang tak lain publik.

Di atas semua itu, kasus yang menyita publik seperti Bank Century nyatanya sampai saat ini KPK belum beranjak dari kesimpulan awalnya yakni tidak mengandung unsur korupsi. Padahal, jika merujuk suara DPR, desakan penuntasan kasus ini cukup kuat.

Lalu siapa sebenarnya yang mengintervensi KPK? Jangan-jangan KPK sendiri yang merasa diintervensi, bukan pihak lain yang mengintervensi. Buktinya, kasus Bank Century. [mdr]

# TAG
kpk

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA