Hari Raya Tak Perlu Ada Remisi

WW
Oleh Windi Widia Ningsih
Jumat 02 September 2011
share
Jimly Asshiddiqie - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Momentum Pemberian Remisi kepada narapidana dinilai tidak perlu diberikan pada hari raya keagamaan. Pemberian remisi cukup dilakukan pada hari kemerdekaan negara.

Hai itu diungkapkan mantna Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie di kediamannya, di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2011).

Dia menginginkan agar pemberian remisi, grasi, maupun amnesti kepada narapidana harus diperketat. Dengan cara hanya diberikan pada hari kemerdekaan 17 Agustus.

"Momentumnya kita batasi hanya pada peristiwa kenegaraan, toh aslinya sejak zaman Belanda dulu adalah peristiwa kenegaraan jadi bukan dikaitkan dengan hari-hari besar keagamaan. Jadi kalau mau memberi cukup 17 Agustus, sedangkan Natalan, dan Lebaran tidak usah, kan tidak ada kaitannya," ujar Jimly.

Tak hanya membatasi momen saja, kata Jimly, jumlah penerima remisi, grasi maupin amnesti jangan terlalu royal jadi harus diperketat.

Sementara, sambung Jimly, terkait pemberian remisi kepada koruptor tak perlu diberikan. Pasalnya, masyarakat belum siap untuk menerima para koruptor diberikan remisi.

"Mestinya jangan dulu, saya rasa ini tidak bijaksana pemberian remisi yang tidak bijak sana. Kurang mempertimbangkan perasaan publik," ujarnya.

Menurut Jimly ada empat kasus yang tidak boleh diberikan remisi, grasi ataupun amnesti yakni koruptor, teroris, pelanggaran HAM dan Ilegallogging. [lal]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA