Pengaktifan (Kembali) Koter

Komisi I DPR Tidak Ingin TNI Kembali Berpolitik

MS
Oleh Marlen Sitompul
Kamis 06 Oktober 2011
share
inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Rencana pengaktifan Komando Teritorial (Koter), sebagaimana yang diinstruksikan Presiden saat Hari Ulang Tahun ke-66 TNI, tidak boleh dimaknai bahwa TNI kembali berperan dalam politik seperti era Orde Baru.

"Pengaktifan kembali Komando Teritorial jangan kemudian dimaknai atau ditindaklanjuti dalam suatu kebijakan politik teritorial, karena itu juga bertabrakan dengan semangat reformasi TNI. Kita tidak ingin melihat TNI kembali berpolitik," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Kamis (6/10/2011).

Menurutnya, selama ini Koter sudah berjalan untuk membantu penanggulangan bencana dan ikut berperan menyalurkan bantuan kemanusiaan.

"Dalam persoalan bencana alam belum bisa sepenuhnya diatasi BNPB, TNI memang punya fungsi salah satunya OMSP (Operasi Militer Selain Perang) selama ini karena sikapnya perbantuan banyak TNI belum maksimal dimanfaatkan fungsinya untuk hal itu," katanya.

Terkait dalam masalah penanganan terorisme, Mahfudz menilai tidak ada salahnya jika TNI ikut diterjunkan. Koter memiliki jaringan yang mengakar di daerah-daerah, karena memang TNI memantau betul gejolak sosial yang terjadi di masyarakat. "Program-program keamanan yang belum bisa sepenuhnya bisa dihandel aparat kemanan," ujar Mahfudz.

Mahfudz menyatakan pengaktifan Koter yang paling utama adalah untuk mengendus ancaman-ancaman keamanan yang mempengaruhi pertahanan dan kedaulatan Indonesia. Terorisme dan separatisme, menurutnya, tak hanya dimaknai sebagai ancaman keamanan.

"OMSP ini harus dimaknai berbeda dari dwifungsi TNI, dwifungsi ini adalah bidang politik dan sosial. OMSP ini adalah sifatnya perbantuan terhadap beberapa bencana, membantu polisi masalah terorisme, separatisme," paparnya.

Sebelumnya, dalam pidato peringatan HUT ke-66 TNI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan untuk pengaktifan kembali Koter TNI di daerah.

"TNI dalam tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang harus mendukung Polri untuk menanggulangi aksi terorisme. Aktifkan kembali peran Komando Teritorial TNI dalam menjaga kondisi keamanan di daerah-daerah," kata presiden SBY di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu (5/10/2011).

Pengaktifan Koter bisa mengingatkan kembali memori di masa lalu. Jangan sampai melupakan sejarah dwifungsi ABRI yang masih menyisakan trauma dan luka. [bar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA