Rakyat Butuh Bukti 100 Hari Abraham di KPK

HS
Oleh Herdi Sahrasad
Minggu 04 Desember 2011
share
Abraham Samad - IST

INILAH.COM, Jakarta - Abraham Samad sudah terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Dalam konteks gebrakan 100 hari Abraham, publik diharapkan memberi dukungan moral agar Abraham berani menuntaskan kasus korupsi kakap seperti Centurygate, mafia pajak, Nazarudin dan BLBI.

Jika Abraham gagal memberi sinyal dalam 100 hari itu, semangat membasmi korupsi dikhawatirkan melesu dan pupus lagi. Banyak pihak berharap kepadanya untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus korUpsi yang merugikan uang negara triliunan rupiah.

Untuk dapat merealisasikannya, Ketua KPK yang terpilih Abraham Samad diharapkan berani mengenyampingkan kepentingan politik dari kelompok mana pun di negeri ini, karena keberpihakan terhadap satu kepentingan politik dapat menghambat kinerjanya.

Keberanian pimpinan KPK sangat dibutuhkan dalam menghindari tekanan politik kalangan elit masuk ke internal lembaga penegak hukum itu. Buktinya, KPK selama ini tak terlepas dari tekanan dan kepentingan politik para elit-elit, sehingga tidak berjalan maksimal dalam penanganan kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil dari PKS berharap Abraham dapat memenuhi janjinya yang dipaparkan dalam uji kepatutan dan kelayakan. Demikian pula anggota Komisi hukum DPR Bambang Soesatyo. "Saya berharap Abraham memenuhi janjinya, apabila tidak mampu menuntaskan Kasus Century dan kasus-kasus besar lainnya seperti kasus Hambalang dan Wisma Atlet," papar Bambang.

Abraham adalah figur yang sudah mewakili gerakan anti korupsi. Maka, orang menaruh harapan besar dengan terpilihnya Abraham Samad sebagai Ketua KPK. Namun, Abraham harus mawas diri, konsisten dan berani bertindak. Berbagai kalangan masih meragukan langkahnya secara pasti.

Malah Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan tidak terlalu berharap banyak dengan terpilihnya Abraham Samad. Bagir menilai realitas politik di Indonesia saat ini tidak kondusif dan akan menjadi tantangan terbesar pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu dalam memimpin lembaga antikorupsi.

Selama ini situasi perpolitikan di Indonesia ikut mempengaruhi maraknya praktik korupsi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum atau pemilukada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai tidak bersih dari praktik kotor politik uang.

Maka, pimpinan KPK yang baru tidak boleh terperangkap dengan berbagai kepentingan politik saat menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader parpol. Danyang terpenting adalah pembuktian dan menuntaskan permasalahan hukum di Indoensia tanpa pandang bulu.

Mampukah Abraham menggebrak dalam 100 hari? Sinyal itu kini dinanti publik yang butuh bukti, bukan janji. [mdr]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA