DPR: Bioskop Asing Penjajahan Gaya Baru
INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah tidak memiliki politik kebudayaan yang jelas untuk melindungi kebudayaan negeri ini.
Hal itu lantaran pemerintah hanya melihat kebudayaan sebagai komoditi. Akibatnya, kini muncul penjajahan gaya baru akibat serbuan budaya asing.
Serbuan budaya asing itu, salah satunya, masuk lewat industri film. "Karena itu, baik atas nama pribadi maupun fraksi. Saya tidak setuju bioskop asing masuk Indonesia," tegas anggota komisi X DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan Tubagus Dedy Suwandi Gumelar yang akrab disapa Miing ini.
Ia mengkritisi rencana dikeluarkannya usaha bioskop dari Daftar Negative Investasi (DNI) Indonesia agar pengusaha asing bisa masuk. Menurut Miing, pemerintah seharusnya mampu menyediakan regulasi dan infrastruktur yang bisa melindungi dan memajukan industri film nasional. Seperti kebijakan fiskal yang bisa memberikan insentif bagi tumbuhnya industri film nasional, atau membangun studio film agar tidak perlu pergi ke luar negeri.
"Sudah regulasi nggak bagus, infrastruktur juga kurang. Eh, masih ditambah lagi membuka pintu bagi pengusaha bioskop asing. Mau jadi apa industri film nasional kita? Ini kan aneh," cetus Miing.
DPR : Kritik Boleh, Tapi Jangan Dibalut Kebencian
DPR Minta Nicke Cs Percepat Pembangunan Kilang
Dalih untuk meningkatkan investasi dengan membuka kran bagi masuknya bioskop asing, seperti yang dilontarkan pemerintah, adalah alasan yang tidak berdasar. "Sebab, bioskop itu berbeda dengan sektor investasi lainnya," tegas Miing.
Miing kemudian membandingkan dengan sektor manufaktur. "Kalau Samsung buka pabrik, mislanya, jelas bahwa investasi yang masuk menguntungkan masyarakat, karena menyerap tenaga kerja. Tetapi bioskop asing, di tengah lemahnya regulasi yang memihak kepentingan nasional dan minimnya infrastruktur yang memadai, keuntungan apa yang bisa diharapkan?," ungkapnya.
Mantan anggota grup Bagito itu menilai, kebijakan pemerintah selama ini tidak memihak kepentingan nasional. Sebut saja saja soal pajak, meskipun akhirnya direvisi. "Tetapi memungut pajak lebih tinggi untuk film nasional ketimbang film asing, jelas menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah pada industri film nasional.
Memang, produksi film nasional belakangan ini jumlahnya meningkat, meskipun masih jauh dari kebutuhan. Peningkatan itu, kata Miing, bukan dari upaya pemerintah, tapi lebih disebabkan oleh semangat para sinemas yang memang ingin berkarya bagi bangsa ini agar film nasional tidak tergerus film asing.
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA

Logo Baru Peugeot Tampil Lebih Elegan
ototekno 26 Feb 2021 16:16

Panasonic Beri Solusi Proteksi Dari Bahaya Virus
ototekno 26 Feb 2021 15:30

Pemulihan Industri Mobil Bekas Butuh Sinergi
ototekno 26 Feb 2021 13:44

Brand Somethinc Buat Trend Baru Jadi Viral
rileks 26 Feb 2021 13:00

Kioxia-Western Digital Garap Memori Flash 3D Gen-6
ototekno 26 Feb 2021 11:39

Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas
news 26 Feb 2021 10:40