KPK Harus Usut 2000 Transaksi Mencurigakan di DPR

AM
Oleh Ajat M Fajar & Agus Rahmat
Selasa 21 Februari 2012
share
inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - Temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 2000 transaksi mencurigakan anggota DPR, bisa ditindak lanjuti oleh penegak hukum.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan agar KPK bisa menyelidiki ini.
"Yang mencurigakan tindak lanjatu saja ke penegak hukum dan itu domain aparat hukum. Kita kalau kategorisasi mana terkait korupsi maka KPK," tegas Taufik, di gedung DPR, Senin (20/2/2012).

Dalam persoalan ini, Sekjen DPP PAN ini juga mengharapkan agar komisi hukum (III) DPR dapat mempelajari secara seksama dan mendalam. DPR, lanjutnya, harus menuntaskan ini. Jangan sampai terkesan bahwa DPR melakukan pembiaran karena melibatkan anggotanya.
"Kita komitmen melakukan transparansi. Jangan terkesan membiarkan dan seolah tak peduli masyarakat yang sedang prihatin saat ini," katanya.

Sebelumnya, PPATK masih mendalami 2.000 transaksi mencurigakan terhadap anggota DPR. Jika nantinya sudah rampung, hasil itu akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti secara hukum.

"Kalau menyangkut penyelenggara negara pada KPK, jika bukan penyelenggaran negara pada Kejaksaan," ujar Ketua PPATK, M Yusuf usai Rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Senin (20/2/2012).

Yusuf mengatakan, jika Laporan Hasil Analisis (LHA) itu telah rampung, PPATK nantinya akan menyampaikan LHA itu ke KPK untuk ditindaklanjuti. "Ini belum selesai, lagi diproses," jelasnya. [gus]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA