Bupati Subang Sentil Pemerintah

SU
Oleh Sumitro
Selasa 28 Februari 2012
share
Eep Hidayat - inilah.com/Ardy Fernando

INILAH.COM, Jakarta - Ada kontradiksi dalam membuat aturan hukum mengenai Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan aparat hukum. Hal yang sangat disayangkan oleh Bupati Subang non aktif Eep Hidayat.

Eep yang datang ke Mahkamah Agung (MA) dan Kemendagri mengaku heran mengenai dasar hukum yang diambil dalam kasus BP PBB. Menurutnya, dasar hukum yang dijalankan olwh aparat penegak hukum dinilaiya tidak beres.

"Mereka mengambil dasar hukumnya darimana. Ini bukan menjadi pertanyaan, tapi jadi keprihatinan. Ini kata Bung Karno merupakan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri," tegasnya, Jakarta, Senin (27/2/2012).

Bukan hanya Kemendagri, Eep dalam kesempatan itu juga menyentil Presiden SBY yang dinilainya bagian dari rekayasa politik untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Ia lantas membeberkan bagaimana PDI Perjuangan Subang dalam 3 kali perhelatan Pemilu Kada mengantarkan kadernya sebagai Bupati 3 kali berturut-turut.

"Kesalahan saya, karena PDI Perjuangan menang tiga kali dan menempatkan kadernya jadi Ketua DPRD. Kesalahan saya apa, karena Bupati dan Wakil Bupati dua kali dari PDI Perjuangan, walaupun audit BPKP menyatakan tidak ada kerugian negara. Negara macam apa ini," pungkasnya.

Untuk itu Eep berharap Kemendagri merespon surat permintaan penjelasan konstruksi hukum atas kasus yang membelitnya secara tertulis. Jika kemudian Kemendagri tidak segera merespon, ia menuding kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi merupakan bagian dari sistem yang menistakan hukum di negara ini. Sebaliknya jika cepat merespon, kepentingan Kemendagri terhadap kebenaran hukum bisa dipertanggungjawabkan. [mar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA