Civitas Akademi Trisakti Gelar Aksi Damai

Hakim Pertimbangkan Eksekusi Kampus Trisakti

RH
Oleh Renny Handayani
Selasa 28 Februari 2012
share
Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti Advendi Simangunsong - IST

INILAH.COM, Jakarta - Ribuan civitas akademi Uviversitas Trisakti sambangi Pengadilan negeri Jakarta Barat untuk menggelar aksi damai menolak rencana eksekusi kampus Trisakti.

Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti Advendi Simangunsong menyatakan, hal tersebut menyikapi rencana eksekusi yang akan kembali dilakukan oleh PN Jakarta Barat terhadap Universitas Trisakti pada Rabu 29 Februari 2012 mendatang.

"Aksi damai merupakan wujud keputusan bulat yaang telah diambil Senat Universitas, Majelis Guru Besar , Dekan dan Ketua Jurusan dari seluruh Fakultas dan Forum Komunikasi Karyawaan Usakti untuk menolak rencana eksekusi tersebut,"ucap Advendi, Jakarta, Senin (27/2/2012)

Setelah menggelar aksi damai di PN Jakbar, akhirnya Ketua Forum Komunikasi Karyawan Usakti Advendi Simangunsong diterima langsung oleh Ketua PN Jakarta Barat H. Lexsy Mamonto, SH.

Dalam penyampaiannya Advendi menyatakan bahwa Civitas Akademika Trisakti menemui Ketua PN Jakbar untuk menyampaikan penolakannya atas rencana eksekusi Usakti pada hari Rabu mendatang. "Penolakan kami berdasarkan adanya fakta hukum baru yang ada setelah Keputusan MA tersebut," ujar Advendi.

Sementara itu Ketua PN Jakbar, Lexsy Mamonto juga sepakat bahwa Universitas Trisakti adalah Universitas yang harus dijunjung tinggi karena telah memperjuangkan reformasi, oleh karenanya ia akan mempertimbangkan kembali rencana eksekusi dengan adanya 2 Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Universitas trisakti adalah Penyelenggara satuan pendidikan yang sah.

"Selain itu kami juga mempertimbangkan proses transformasi Usakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang sedang diupayakan oleh Civitas Akademika Usakti," Ujarnya.

Dalam dialognya dengan Ketua PN Jakbar, Advendi juga menyatakan Keputusan Civitas Akademika menolak rencana eksekusi itu juga karena dalam amar No 4 Keputusan Mahkamah Agung

"Jelas jika eksekusi ini dijalankan maka akan terjadi pelanggaran HAM dan UU Pendidikan karena tidak boleh masuk kampus dan melakukan kegiatan pendidikan," tegas Advendi.

"Jadi jika pada bulan Mei 2011 lalu kami menolak eksekusi karena Putusan MA ini berpotensi melanggar HAM , maka kami kembali menolak eksekusi kali ini karena juga telah ada dua keputusan Pengadilan yang membuat keputusan MA itu non executable," lanjut Advendi.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA