Jimly: Publik tidak Kehendaki Revisi UU KPK

SU
Oleh Sumitro
Jumat 09 Maret 2012
share
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Rencana Komisi III melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kritikan. Kali ini datang dari pakar tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.

"Jadi tidak mungkin masyarakat akan menerima,"katanya di Gedung DPR, Jumat (9/3/2012). Di tengah besarnya sorotan publik terhadap partai penguasa di parlemen, imbuhnya, Komisi III DPR RI dinilai tidak tepat merencanakan revisi UU KPK.

DPR diminta menghentikan rencana tersebut, pasalnya saat ini DPR sedang menghadapi banyak masalah. Karena jika dipaksakan, publik akan mempersepsikan upaya perubahan tersebut sebagai upaya pengkerdilan kewenangan KPK. "Timingnya tidak tepat kalau sekarang,"tegas Jimly.

Diakuinya, UU KPK perlu dilakukan revisi untuk perbaikan proses pemberantasan korupsi ke depan, namun waktunya tidak tepat. Dijelaskan lebih jauh, inisiatif revisi UU KPK semestinya datang dari pemerintah bukan dari DPR. Selain alasan tengah disorot publik, menurut Jimly juga sekaligus memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan komprehensip.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA