19 PemProv Sepakat Dukung Program Transmigrasi

TS
Oleh Tio Sukanto
Minggu 15 Juli 2012
share
Muhaimin Iskandar - Inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Sebanyak 19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan 18 Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat untuk mendukung dan bekerja sama meningkatkan program ketransmigrasian. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan naskah Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.
Komitmen para kepala daerah yang termaktub dalam penandatanganan naskah kesepakatan KSAD ini diharapkan menjadi jembatan penghubung bagi pembangunan antar wilayah di lokasi transmigrasi dan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan melalui mekanisme KSAD, program transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Selain itu, kerjasama tersebbut juga dijadikan instrumen pengintegrasian kebutuhan dan keinginan daerah asal dengan daerah tujuan dalam penyelenggaraan transmigrasi. "Pemerintah berharap KSAD di bidang transmigrasi ini dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan penerima transmigran serta masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi," kata Muhaimin dalam keterangan pers pusat humas Kemnakertrans di Jakarta Minggu (15/7/2012).
Penandatanganan naskah KSAD transmigrasi ini disaksikan Dirjen Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KTrans) Jamaluddien Malik yang mewakili Menakertrans serta Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo di di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kamis (12/7/2012) lalu.
Lebih lanjut Muhaimin mengatakan, program pembangunan transmigrasi ini diarahkan berbasis kawasan yang dapat dijadikan sebagai salah satu skema pembangunan. "Pembangunan wilayah transmigrasi ini tidak hanya berbasis spasial dan komoditas unggulan tertentu. Tetapi secara bersamaan juga memberdayakan masyarakat di kawasan transmigrasi," ujar Muhaimin.
Muhaimin meyakini bahwa pelaksanaan program transmigrasi selama ini telah membuktikan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja dengan berwirausaha. Maka itu, saat ini dengan sistem desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. "Tapi dalam pelaksanaan program transmigrasi ini tetap memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan, terutama dalam hal pendekatan sesuai perubahan dinamika kehidupan masyarakatnya," katanya.
Muhaimin menambahkan, tujuan KSAD di bidang ketransmigrasian ini adalah agar pemerintah kabupaten/kota, terutama yang memiliki daerah transmigrasi dapat merencanakan dan melaksanakan program transmigrasi sesuai dengan potensi wilayahnya.
19 pemprov yang terlibat dalam kerja sama transmigrasi terdiri dari lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Jogjakarta dan Lampung, serta 14 provinsi daerah penempatan seperti Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku.
Sedangkan 18 daerah yang terlibat di dalam kerja sama ini terdiri dari 10 pemerintah kabupaten/kota daerah asal di antaranya Pesawaran, Lampung Utara, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Surakarta, Bondowoso, Pasuruan, Situbondo, dan Sampang. Selanjutnya, delapan pemerintah kabupaten/kota daerah tujuan transmigrasi antara lain Kaur, Kubu Raya, Gunung Mas, Bulungan, Luwu Timur, Wajo, Luswu Utara, dan Konawe Selatan. [mel]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA