Majalah InilahREVIEW Edisi ke-48

Lippo vs Konglomerat Malaysia

LS
Oleh Latihono Sujantyo dan Iwan Pur
Senin 30 Juli 2012
share
Ist

KEINGINAN T. Ananda Krishnan mengambil uang dari Lippo Group sebesar US$ 300 juta atau Rp 2,85 triliun, untuk sementara belum kesampaian. Hari Rabu pekan lalu, Pengadilan Tinggi Singapura memutuskan akan menguji kembali sengketa bisnis antara Lippo Group dengan konglomerat asal Malaysia tersebut, dalam waktu tiga bulan ke depan.

Sejak Senin hingga Rabu pekan lalu, Pengadilan Tinggi Singapura menggelar sidang untuk menguji sengketa bisnis antara Ananda Krishnan, pemilik Astro All Asia Networks Plc, dengan Lippo Group yang dipimpin James Riyadi.

Sudah bisa ditebak, apa yang terjadi di ruang sidang pengadilan yang terbuka untuk umum tersebut. Dua pengacara, yang mewakili klien mereka masing-masing, saling berdebat. Pengacara Lippo Group, Toby Landau, menyatakan bahwa Pengadilan Arbitrase Singapura tidak memiliki yurisdiksi dalam sengketa ini.

Sebab, kata Toby, tiga penggugat, yakni Astro All Asia Networks, Measat Broadcast Network Systems, dan All Asia Multimedia Networks FZ-LLC tidak memiliki perjanjian arbitrase dengan First Media, perusahaan dalam kelompok usaha Lippo.

Namun, pengacara Astro, David Joseph menyatakan bahwa Lippo sudah terlambat untuk mengubahputusan pengadilan arbitrase. Mestinya, menurut David, upaya itu dilakukan dua atau tiga tahun lalu.

Tak mau kalah, Toby bilang, tak ada ketentuan tenggat bagi pengadilan arbitrase untuk mengubah putusannya. Selain itu, pihak Lippo tak pernah menerima dokumen tuntutan dari Astro sebagaimana mestinya. Dokumen yang dibawa ke kantor PT Direct Vission hanya ditumpuk di luar gedung -- dan kemudian dibawa kembali oleh pihak Astro.

Asal tahu saja, pada 6 Oktober 2008, Astro mendaftarkan gugatan keSingapore International Arbitration Centre (SIAC). Astro menggugat tiga perusahaan di bawah bendera Lippo Group, yakni PT First Media Tbk, PT Ayunda Prima Mitra, dan PT Direct Vision. Perusahaan asal Malaysia ini menuntut ganti rugi hampir US$ 300 juta sebagai kompensasi gagalnya Kesepakatan Berlangganan dan Kepemilikan Saham (KBKS). Pada 16 Februari 2010, hakim SIAC mengabulkan gugatan Astro.

Untuk menguatkan putusan itu, Astro mencari persetujuan sejumlah pengadilan, antara lain di Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Nah, di Singapura inilah pengadilan tinggi setempat menguji sengketa bisnis antara kedua kelompok usaha ini. Tapi, ya itu tadi, Pengadilan Tinggi Singapura baru akan mengeluarkan putusan tetap tiga bulan ke depan. Pengadilan juga diharapkan membuat keputusan apakah kedua pihak dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Transaksi Natrindo

Kisah sengketa antara Lippo dengan Astro bermula pada 11 Maret 2005, ketika kelompok usaha dari Indonesia dan Malaysia ini membentuk usaha patungan melalui PT Direct Vision. Pada tanggal tersebut, Astro dan PT Ayunda Prima Mitra meneken subscription and shareholders agreement. Berdasarkan perjanjian itu, Direct berhak menggunakan label Astro (Astro Nusantara) untuk siaran televisi berbayar di Indonesia.

Disepakati pula, jika kongsi ini benar-benar mewujud, Ayunda anak perusahaan multimedia milik Lippo, PT First Media Tbk akan memiliki 49% saham Direct. Sisanya menjadi jatah Astro.

Tapi angin tak berpihak ke Astro. Delapan bulan setelah kesepakatan, pemerintah melarang perusahaan asing memiliki saham lebih dari 20% di usaha televisi berbayar. Perundingan Astro dengan Lippo kembali ke titik nol. Isi perjanjian dibongkar kembali, termasuk soal komposisi saham.

Saat negosiasi belum kelar dan perjanjian baru belum diteken, pada 28 Februari 2006 Astro tayang perdana. Sejak saat itulah dengan ringan tangan Astro menggelontorkan duit jutaan dolar untuk ongkos operasi Direct. Dari urusan pengadaan dekoder, teknologi informasi, hingga penyediaan rupa-rupa kanal siaran, semuanya ditanggung Astro.

Astro rupanya salah perhitungan. Gara-gara transaksi Natrindo Telepon Selular, rencana kongsi Direct rusak seterusnya. Lippo marah besar ketika Maxis Communications menjual Natrindo kepada Saudi Telecom pada Juni 2006. Semula Maxis membeli 95% saham Natrindo dari Lippo dengan harga US$ 224 juta.

Nah, hanya berselang dua bulan, Maxis membanderol 51% andil Natrindo plus 25% saham Maxis ke Saudi dengan harga berlipat, yakni US$ 3,05 miliar. Praktik ini membuat keluarga Riyadi, pemilik Lippo Gorup, merasa kehilangan muka.

Kemarahan keluarga Riady terhadap pemilik Maxis, Ananda Krishnan, merembet ke Astro. Sebagai "hukuman" terhadap Ananda, Lippo membekukan perundingan kongsi Direct hingga soal Natrindo kelar.

Namun, ketika soal Natrindo beres setahun kemudian, selera berunding Lippo dan Astro sudah kadung menguap. Lippo, misalnya, membanderol 51% saham Direct senilai US$ 250 juta, jika Astro ingin membeli saham itu.

Rekayasa Dana

Hubungan Astro-Lippo tambah kusut setelah keduanya saling balas mengadu ke polisi. Lippo melaporkan Sean Dent, Direktur Keuangan Direct, dan beberapa orang Astro ke polisi dengan tuduhan penggelapan dan pencucian uang. Tak mau kalah, giliran Astro mengadukan Lippo ke polisi dengan dugaan tak kalah seram: penipuan.

Puncaknya, 4 September 2008, Astro mengakhiri kerja sama dengan Direct. Alasannya, Lippo Group tak juga membayar tagihan Astro. Selain itu, Lippo tak juga bersedia melepas 51% saham Direct kepada Astro.

Namun, Lippo balik menuduh Astro sendiri yang beritikad buruk untuk menguasai saham Direct. Caranya, menaikkan anggaran agar porsi kepemilikan Lippo di perusahaan patungan tersebut lama-lama mengempis. Salah satu petunjuk upaya ini adalah adanya rekayasa dana investasi US$ 239 juta yang diubah menjadi seolah-olah utang.

"Padahal itu kewajiban dana investasi dari Astro Malaysia di PT Direct Vision," kata Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Lippo, saat itu, seperti dikutip Majalah Gatra (8 Oktober 2008).

Selain itu, Hotman menunjuk adanya transfer uang sebesar US$ 16 juta dari Astro Indonesia kepada sebuah perusahaan milik keluarga bekas PM Malaysia Mahathir Mohamad, yang tak memiliki kaitan bisnis dengan Direct.

Menggugat Putusan

Tentang putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang menghukum PT First Media Tbk, PT Ayunda Prima Mitra, dan PT Direct Vision, juga mengundang keanehan. Soalnya, menurut pihak Lippo, Astro mendaftarkan gugatan ke SIAC pada 6 oktober 2008. Padahal, Ayunda Prima sudah terlebih dulu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Astro pada 2 September 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Nah, pada bulan Maret 2011, Ayunda dan Direct mengajukan gugatan pembatalan putusan SIAC ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua perusahaan ini menilai, putusan arbitrase SIAC itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari proses di pengadilan negeri. Karena itu, putusan panel arbitrase SIAC telah melanggar kedaulatan Indonesia karena mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.

Hal itu tercermin dalam amar putusan SIAC. Sebab, SIAC menyatakan menolak keberatan First Media, Ayunda, dan Direct terhadap yurisdiksi ini dan menjatuhkan putusan pelarangan pengajuan gugatan di Indonesia.

Ayunda dan Direct menilai, isi putusan itu bertujuan mengintervensi dan merusak proses pemeriksaan perkara di pengadilan Indonesia. Karena itu, Ayunda dan Direct meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan putusan SIAC.

Selain menuntut pembatalan, Ayunda dan Direct juga mengajukan gugatan terpisah. Isinya adalah tuntutan agar putusan SIAC tak bisa dieksekusi (non eksekuator). Ini sesuai dengan Undang-undang (UU) No 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Maklum, UU tersebut memberikan kewenangan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional jika bertentangan dengan aturan di Indonesia.

Nah, kini yang ditunggu putusan tetap Pengadilan Tinggi Singapura atas sengketa bisnis kedua kelompok usaha ini. Jika Singapura benar-benar ingin menjaga kredibilitasnya sebagai tempat arbitrase yang terpercaya di Asia, mereka harus menguji kembali sengketa ini dengan cermat.

Selengkapnya, artikel ini bisa disimak di Majalah InilahREVIEW edisi ke-48 yang terbit Senin, 30 Juli 2012. [tjs]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA