Revisi UU KPK, Komisi III Mengada-ada

AR
Oleh Agus Rahmat
Kamis 16 Agustus 2012
share
Pakar hukum tata negara Refly Harun - inilah.com/Ardhy Fernando

INILAH.COM, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai komisi III DPR (membidangi masalah hukum), teralu mengada-ada.

Sikap ini dikatakan Refly terkait dengan ngototnya komisi III DPR untuk merevisi UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menurut saya komisi III hanya mengada-ada untuk melakukan revisi. Untuk melemahkan KPK. Dengan kewenangan kuat eperti sekarang ini saja, KPK masih kelabakan karena begitu banyak korupsi dan lemahnya penegak hukum di institusi kepolisian dan kejaksaan," jelas Refly, di gedung DPR Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Dia melihat, tidak ada yang perlu direvisi dari UU KPK saat sekarang. Bahkan, dia justru curiga ada agenda lain di balik keinginan DPR ini.

"Saya tidak melihat urgensinya (revisi, red). Justru ada kesan ingin melemahkan. Kenapa legislator yang tidak happy? Karena mereka yang disasar," kata Refly.

Dia yakin, apa yang dilakukan oleh komisi III DPR hanya semata-mata untuk melemahkan. Bukan menjalankan fungsi legislatif.

"Karena KPK punya tugas utama untuk bisa melakukan penindakan kasus korupsi terhadap penegak hukum dan penyelenggara negara," pinta Refly.

Apalagi jika dalam UU revisi tersebut ada keinginan agar KPK hanya melakukan pencegahan. Menurutnya, itu tidak akan berguna buat KPK.

"KPK masuk extraordinary sebagai penerobos dari kebuntuan penindakan kasus korupsi di mana polisi dan jaksa tidak mampu atau sengaja tidak memampukan diri," tegasnya.

Sejauh ini, revisi UU KPK masih dalam proses pembahasan diinternal komisi III. Belum ada kesepakatan mengenai revisi tersebut.[jat]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA