Apindo: Aturan Outsourcing Sering Salah Tafsir

RA
Oleh Restu A Putra
Selasa 30 Oktober 2012
share
ist

INILAH.COM, Jakarta - Kemenakerstrans harus segera merevisi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 terkait isi yang menyebutkan lima jenis kegiatan tenaga kerja alih daya (outsourcing) karena kerap salah penafsiran.

"Ini kan tidak bisa diklaim oleh satu penafsiran saja (oleh Menakertrans) karena di sana disebutkan 'di antara' bukan hal yang pasti," ujar Wakil Sekretariat Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Franky Sibarani saat ditemui usai launching buku Rumah Ekonomi Rumah Budaya di Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Selain itu ia juga menambahkan di negara mana pun terkait persoalan tenaga kerja yang diperhatikan itu yang non-core (bukan inti), sehingga banyaknya perusahaan outsourcing yang tidak mempedulikan tenaga kerjanya itulah yang perlu diperhatikan.

"Kenyataan di lapangan adalah implementasi di perusahaan outsourcing itu yang seringkali bertindak tidak adil pada tenaga kerja alih daya, nah itu yang perlu diperhatikan (pemerintah)," ungkapnya.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 pasal 64 sampai 66 seperti diketahui menjadi payung hukum tenaga kerja alih daya yang di dalamnya berisi lima jenis kegiatan kerja yang disebut sebagai non-core (pekerjaan non inti). Lima pekerjaan yang disebut di UU itu yaitu cleaning service, jasa keamanan, pekerja pembantu bidang migas, transportasi, dan catering. [hid]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA