Kasus Porta Nigra Masuk Agenda DPRD DKI Lagi

WP
Oleh Wahyu Praditya Purnomo
Selasa 30 Oktober 2012
share
inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terus menyelidiki sengketa lahan Meruya antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Porta Nigra, yang mengharuskan Pemprov DKI Jakarta membayar Rp391 miliar kepada PT Porta Nigra.

Untuk menyelidiki kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan perlunya pembentukan tim khusus (Timsus). "Banyak aset DKI yang akhirnya kalah sehingga aset menyusut, untuk itu perlu dibentuk timsus untuk menyelidiki kasus tersebut," kata p9olitkus PKS yang biasa disapa Bang Sani itu, saat ditemui di kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Pembentukan panitia khusus itu, menurut dia, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD DKI Nomor 6 Tahun 2012. "Ketua panitianya Pak Inggard Joshua, Wakil Ketua DPRD DKI."

ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah daerah kalah oleh perusahaan tersebut. Apalagi kasus sengketa Tanah yang dimenangkan swasta bukan kali ini terjadi. Terakhir, Pemprov DKI juga kalah di meja hijau soal sengketa tanah dengan PT Copylas atas kepemilikan tanah yang sekarang telah berdiri proyek tol Kebon Jeruk-Ulujami (JORR W2).

"Begitu juga dengan perebutan lahan kantor Wali Kota Jakarta Barat di Grogol, Jakarta Barat," ungkap Sani. Sani ingin melihat apakah faktor kelemahan berada di Biro Hukum DKI Jakarta atau Biro Aset DKI Jakarta. "Pemerintah daerah memang tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut itu," ungkapnya.

Jika alasan Jakarta kalah dari PT Porta Nigra telah terjawab, menurutnya, pemerintah harus memikirkan mekanisme pembayaran ganti rugi sebesar Rp 391 miliar. Karena, pengadilan telah meminta Pemprov DKI untuk segera membayar ganti rugi. "Kalau sudah begini, mau enggak mau harus dianggarkan di APBD 2013 karena ini perintah pengadilan," kata dia. [tjs]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA