Effendi Simbolon

Dahlan Jangan Alihkan Isu Upeti

RF
Oleh R Ferdian Andi R
Rabu 31 Oktober 2012
share
Effendi Simbolon - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Hasil pemeriksaan BPK terhadap PLN yang mengungkapkan perusahaan BUMN itu kehilangan kesempatan melakukan penghematan sekitar Rp37 triliun terus menjadi isu panas di Senayan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan pihaknya akan kembali memanggil mantan Dirut PLN Dahlan Iskan untuk mengklarifikasi temuan BPK. Ia juga meminta agar Dahlan tak mengalihkan persoalan kerugian PLN ini dengan urusan upeti.

"Jangan juga Pak Dahlan kebakaran jenggot dan mengalihkan isu pemberian upeti," ujar politikus PDI Perjuangan kepada wartawan, Selasa (30/10/2012). Berikut wawancara lengkapnya:

Ada rencana akan meminta klarifikasi Dahlan soal kerugian PLN?

Kita kan sudah dua kali memanggil Dahlan, tapi dia kan mangkir. Jadi kita akan panggil secepat mungkin. Kita akan minta klarifikasi dan pertanggungjawaban, bukan hanya Dahlan tapi juga Kementerian ESDM, BP Migas, dan juga direksi PLN.

Pemanggilan akan dilakukan di masa reses?

Teman-teman meminta menggunakan masa reses. Kita akan layangkan undangan untuk memanggil Dahlan.

Apa kerugian PLN dengan jumlah Rp37 T itu wajar?

Sebenarnya hasil audit BPK itu hanya menguatkan apa yang selama ini kami (Panja Hulu Listrik) lihat soal kebocoran-kebocoran, korupsi, kacau balaunya pengelolaan PLN, dan banyaknya intervensi pihak luar yang turut menambah carut marut PLN sendiri. Jadi biarlah di RDP (rapat dengar pendapat) itu kita panggil.

Hasil temuan BPK itu kan bukan hanya yang Rp37 triliun di delapan pembangkit, tapi ada juga banyak hal. Jadi jangan juga Pak Dahlan kebakaran jenggot dan mengalihkan isu pemberian upeti.

Bagaimana dengan informasi soal penunjukan langsung Genset?

Termasuk cara pengadaan genset, bagaimana prosedurnya, bagaimana KKN-nya. Masa iya kerugian Rp37 triliun dan kerugian di unit lainnya tidak akan bertanggung jawab. Kami sudah meminta audit BPK. Audit PLN itu kita (panja) yang meminta.

Untuk memperbaiki manajemen, PT PLN harus kita selamatkan karena itu milik rakyat, kalau merugikan negara harus dipertanggung jawabkan. Kalau memang nanti ditemukan unsur memenuhi korupsi harus diteruskan ke penegakan hukum. [mdr]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA