Bola Muntah DPR ke Dahlan Iskan Kian Deras

HS
Oleh Herdi Sahrasad
Rabu 28 November 2012
share
Menteri BUMN Dahlan Iskan - inilah.com/Wirasatria

INILAH..COM, Jakarta Manuver Dahlan Iskan melaporkan anggota DPR yang dianggap nakal terus mengundang perlawanan balik. Bola muntah dari Menteri BUMN ini kian deras.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan siap jika dirinya dilengserkan menjadi nahkoda BUMN. Dahlan sadar bahwa aksinya selama menjadi Menteri BUMN mengundang banyak reaksi baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Terlebih saat ini perseteruannya dengan sejumlah anggota DPR kian kencang. "Saya sangat siap (direshuffle)," ucap Dahlan pekan lalu.

Dahlan nampaknya juga menyadari bahwa ''kilatan pesona dan kharismanya'' makin redup. Inilah fakta betapa popularitas para elite dan pejabat publik mudah pasang surut, mengembang dan menciut.

Terkait oknum anggota DPR yang suka memeras BUMN, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan jika Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah punya cukup bukti untuk melapor, sebaiknya Dahlan segera membuat laporan resmi ke KPK.

Adnan pernah menyarankan Dahlan agar segera melapor supaya pemeras itu bisa segera diproses. Dahlan semula diyakini mempunyai bukti valid dan tidak terbantahkan karena laporan pemerasan itu berasal dari para petinggi BUMN lain. Dahlan semula diyakini sudah mengantongi bukti nama dan bukti keluarnya uang dari kantong BUMN kepada anggota dewan yang memeras. Namun kini apa yang terjadi?

Anggota Komisi XI DPR Sumaryoto Padmodiningrat menyatakan dirinya bersama rekan DPR lainnya bakal menuntut balik terhadap Dahlan Iskan terkait tudingan mereka melakukan pemerasan terhadap beberapa perusahaan BUMN.

"Setelah Komisi XI DPR nanti menuntut balik Dahkan Iskan, nanti saya secara pribadi gantian akan menuntut balik secara hukum karena telah mencemarkan nama baik dan fitnah," katanya.

Menurut Sumaryoto, tudingan Dahlan Iskan itu tidak berdasar karena tidak merasa melakukan pertemuan dengan mantan Vice Presiden Public Relation PT Merpati Nusantara, Sudiarto. Ia menceritakan adanya pertemuan dengan Rudy Setyopurnomo dengan dirinya. Akan tetapi pertemuan tersebut tidak membicarakan fee, apalagi memeras.

"Saya hanya menanyakan business plan Merpati dan bagaimana langkah berikutnya dari direksi Merpati bilamana penyertaan modal negara (PMA) sebesar Rp200 miliar itu cair karena meski dana itu cair tetapi masalah Merpati tidak otomatis selesai," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus menempuh langkah lanjutan dengan mengalihkan SLA-1 dan SLA-2 atau pinjaman Merpati melalui pemerintah senilai Rp2,3 triliun menjadi PMN baru sehingga neraca PT Merpati menjadi "hijau" dan bankable.

Oleh sebab itu, Badan Kehormatan (BK) DPR harus melakukan konfrontasi keterangan direksi BUMN yang diduga korban pemerasan dengan anggota DPR yang memeras. Sehingga duduk perkaranya jelas dan tidak jadi intrik politik yang liar.

Dengan cara demikian, serangan balik dari Dewan ke Dahlan juga bisa mereda untuk mencari kebenaran dan keadilan agar kasus ini tidak jadi bola panas yang makin liar. [mdr]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA