Aksi Aceng Fikri Bikin Gerah Istana

RF
Oleh R Ferdian Andi R
Selasa 04 Desember 2012
share
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi - inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Persoalan Bupati Garut Aceng Fikri mendapat perhatian serius Istana. Kasus ini pun mengalahkan kasus korupsi yang banyak menjerat pejabat daerah. Aceng menggoyang Istana.

Istana Kepresidenan kembali menaruh perhatian serius dalam persoalan skandal rumah tangga pejabat publik pemerintahan. Kali ini, giliran persoalan Bupati Garut yang telah mendapat perhatian publik, juga direspons Istana.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya mendapat perintah dari Presiden SBY untuk mencermati pernikahan Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Oktara. "Beliau (Presiden) meminta saya mencermati ini, karena itu saya kirim tim ke sana (Garut)," ujar Gamawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Gamawan telah mengirim tim ke Garut untuk mengumpulkan informasi seputar pernikahan siri Aceng dengan Fany selama empat hari, yang dinilai sebagai perbuatan amoral dan melanggar etika kepala daerah.

Gamawan menilai, Aceng seharusnya memelihara etika dan moralnya sebagai kepala daerah. "Bupati itu wajib memelihara etika dalam menyelenggarakan pemerintahan. Itu di pasal 27 F dan pasal 29 huruf e, bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan etika pemerintahan, dapat diberhentikan. Itu diatur dalam PP 6/2005. Disitu disebutkan harus DPRD yang menilai," papar Gamawan.

Sementara Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Anna Muawanah menilai aksi Aceng Fikri jelas melanggar etika politik dan penghormatan kepada perempuan. "Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) menilai Aceng Fikri diduga telah melanggar beberapa aturan perundang-undangan" kata Anna melalui siaran pers yang diterima, Senin (3/12/2012).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menilai Aceng diduga telah UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena menikahi anak di bawah umur dan UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia karena menjanjikan imbalan tertentu untuk mau dinikahi.

Menurut Anna, kondisi tersebut menjadikan Aceng tidak lagi memenuhi syarat menjadi Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Noi 32 Tahun 2004. "Karena diduga telah melakukan tindakan tercela. Oleh karenanya, kami meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera merespons dengan melakukan tindakan terhadap Bupati Garut," pinta politikus PKB ini.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA