BPD Dikecualikan dari Aturan Baru BI

CM
Oleh Charles Maruli Siahaan
Senin 03 Desember 2012
share
Gubernur BI, Darmin Nasution - inilah.com/Ardhy Fernando

INILAH.COM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memberikan pengecualian bagi BPD (Bank Pembangunan Daerah) dalam perumusan kebijakan perbankan yang baru tentang aktivitas usaha dan jaringan kantor.

"Pengeculian yang diberikan BI dalam pemberlakuan ketentuan pembatasan kepemilikan saham bagi BPD," ujar Gubernur BI, Darmin Nasution di Jakarta, Senin (23/12/2013).

Namun, Darmin menegaskan pengecualian ini tentunya tidak diharapkan menimbulkan moral hazard. "Tapi dapat melecut Pemda sebagai pemilik BPD dalam memastikan BPD dikelola secara baik dan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian," tuturnya.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian, menurut Darmin, adalah rencana BI untuk mengeluarkan ketentuan aktivitas usaha dan jaringan kantor bank. "Untuk BPD, hal ini juga dikecualikan sejauh BPD membuka jaringan kantor pada provinsinya. Pengecualian ini sejalan dengan komitmen BI untuk mendukung BPD dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi di daerah," katanya.

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi Agent of Regional Development BPD dalam memperkuat perekonomian daerah, BI juga telah mencanangkan program BPD Regional Champoion (BRC). Adapun dalam program tersebut telah disusun berbagai parameter dan target-target yang dikelompookkan dalam 3 pilar, yaitu ketahanan kelembagaan yang kuat, kemampuan sebagai Agent of Regional Development, dan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

Saat ini beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapat perhatian dari BPD, menurut Darmin, adalah terkait pemenuhan kriteria BRC seperti agenda penguatan permodalan, agenda perluasan akses keuangan masyarakat, agenda penguatan struktur pendanaan, serta peningkatan kontribusi perekonomian melalui peningkatan komposisi kredit produktif.

# TAG
bpd

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA