NasDem Berencana Gugat UU Penempatan Buruh Migran

IN
Oleh inilahcom
Selasa 04 Desember 2012
share
ist

INILAH.COM, Jakarta - Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem berencana melayangkan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan karena UU tersebut dalam prakteknya justru mempersulit TKI diluar negeri.

Wakil Ketua DPP BAHU NasDem Sondang Tampubolon mengatakan, UU 39/2004 telah memunculkan ketidakpastian hukum dan pertentangan khususnya antara Pasal 58 ayat (2) dengan Pasal 60. Disebutkan, Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa 'Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pelaksana penempatan TKI swasta'.

Sementara pada Pasal 60 menyatakan bahwa 'Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggungjawab atas resiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja'.

"Kedua pasal itu saling bertolak belakang dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung mengekang hak buruh migran Indonesia," tegasnya di Jakarta, Senin (3/12) kemarin.

Di sisi lain, lanjut Sondang, hak buruh migran untuk melakukan kontrak mandiri juga dipersempit dengan adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Nomor 04/KA/V/2011. Dimana dalam lampiran I Bab II angka 2 disebutkan bahwa 'Calon TKI Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada pengguna perorangan atau rumah tangga tetapu bekerja pada pengguna berbadan hukum'

Aturan yang menurutnya justru bertentangan dengan Pasal 52 Permenakertrans Nomor 14 Tahun 2010 tentang aturan penempatan TKI Perseorangan. Semestinya, peraturan BNP2TKI hanya menjabarkan Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (1) UU 39/2004, bukan lantas menambahi aturan lagi bagi TKI.

"Pasal 52 Permenakertrans Nomor 14 Tahun 2010 tidak membatasi dan tidak mengharuskan penempatan TKI Perseorangan hanya pada pengguna berbadan hukum, itu sangat jelas," imbuh Sondang.

Karenanya BAHU NasDem mengajukan JR agar MK memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2), khususnya pada frasa 'oleh dan menjadi tanggungjawab pelaksana penempatan TKI swasta' menjadi 'dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab TKI yang bersangkutan'.

Uji materi juga meminta Pasal 60 UU 39/2004 dihapuskan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.[jat]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA