Polisi Didesak Usut Pemalsuan Dokumen ANTARA

AF
Oleh Ahmad Farhan Faris
Kamis 17 April 2014
share
(Foto : ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Direksi Perusahaan Umum LKBN ANTARA meminta Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan tindak pidana penyerobotan aset negara, dengan modus memalsukan dokumen pada akta otentik.

Koordinator Gerakan Penyelamat Aset BUMN Marhendra Arisanto mengatakan, penyidik saat ini telah memanggil saksi diantaranya, saksi pelapor dari Direksi Perum LKBN ANTARA, Tim Relawan Penyelamat Aset BUMN, serta saksi terlapor yang merupakan Direksi PT AKUEL.

"Penyidik menemukan indikasi terlapor Haryono Suharyono membuat surat kuasa atas nama Muhammad Nahar sebagai salah satu pendiri PT AKUEL, kepada orang suruhan Haryono bernama Suharir, pada 14 Mei 2009," kata Marhendra di Mapolda Metro Jaya, Kamis, (17/4/2014).

Ia melanjutkan, padahal Muhammad Nahar telah meninggal dunia pada 15 Maret 2005 berdasarkan surat kematian dan sertifikat kematian dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Kami mendesak penyidik Polda Metro Jaya segera menyelesaikan kasus tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, awal mula kejadian ini ketika LKBN Antara mendirikan PT Antara Kencana Utama Estate Limited (AKUEL) untuk mendapatkan lahan tanah milik pemerintah di Jalan Medan Mereka Selatan Nomor 17 Jakarta Pusat.

Kemudian, PT AKUEL bekerja sama dengan perusahaan Belanda bernama BV Pabema SEA untuk mendirikan perusahaan penanam modal asing (PMA) PT ANPA Internasional guna membangun dan mengelola Gedung Wisma Antara.

"Kerjasama PT AKUEL dengan Pabema SEA berakhir pada 2012, kesepakatannya pengalihan saham kepada PT AKUEL yang bertindak sebagai LKBN Antara," jelas dia.

Menurut dia, Haryono Suharyono yang merupakan anak kandung dari Pemimpin Umum LKBN ANTARA almarhum Harsono Reno Utomo, memasukkan keterangan palsu melalui Notaris JL Waworuntu.

"Itu Nomor 18 tertanggal 18 Juni 2001 tentang hibah saham PT AKUEL dan Akta Notaris Dradjad Darmadji Nomor 247 tertanggal 19 Mei 2009, tentang berita acara rapat PT AKUEL," jelas dia.

Marhendra menuturkan, Haryono telah mengambil hibah saham PT AKUEL sebagai warisan dari bapaknya tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memiliki saham mayoritas.

"Usai mengambil sahaam mayoritas PT AKUEL, Haryono merubah Anggaran Dasar dan menempatkan direksi, serta komisaris tanpa melibatkan LKBN ANTARA selaku pemilik sah PT AKUEL," katanya lagi.

Sementara Direktur Keuangan Perum LKBN ANTARA Endah Sri Wahyuni mengatakan, akibat pengalihan saham ilegal ini Kantor Berita ANTARA terancam kehilangan aset negara berupa lahan tanah senilai Rp70 miliar, atau 20 persen dari nilai aset keseluruhan yang mencapai Rp360 miliar.

"Apapun hak melekat 20 persen dengan diambil alih berarti ANTARA kehilangan hak deviden sejak 2001," tandasnya.

Untuk diketahui, Perum LKBN Antara telah melaporkan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik PT AKUEL ke Polda Metro Jaya.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam laporan polisi Nomor : TBL/994/III/2012/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 22 Maret 2012, dengan terlapor Haryono Suharyono dan sangkaan pasal 266 KUHP tentang memasukkan keterangan palsu pada akta otentik.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA