Inilah Hasil Putusan Rakornas Golkar Kubu Ical

MS
Oleh Marlen Sitompul
Rabu 11 Maret 2015
share
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Rapat Konsultasi Nasional (Rakonas) Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) memutuskan sembilan poin untuk dijalankan oleh pengurus DPP hasil Munas Bali. Adapun usulan itu berdasarkan kesepakatan seluruh pengurus DPD I dan DPD II.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham menjelaskan, sembilan poin tersebut adalah, pertama akan tetap menempuh jalur hukum.

"Selain ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan melakukan langkah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Idrus, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Kedua, akan melakukan demo (protes) ke Menkumham terkait surat keputusan pengesahan kepengurusan kubu Agung Laksono.

"Ketiga adanya pasangan Pilkada diatur melalui mekanisme lewat DPP," kata Idrus.

Poin keempat, lanjut Idrus adalah mayoritas DPD yang hadir melaporkan adanya pemalsuan mandat yang hadir ke Munas Ancol ke Bareskrim Mabes Polri. "Kelima tiap daerah yang diduga adanya pemalsuan untuk segera membuat pernyatan," terangnya.

Poin ke enam, semua kader harus semangat dan konsistensi pada kebenaran. Ketujuh, mengusulkan Menkumham agar melakukan verifikasi aktual terhadap dokumen di Munas Ancol.

Poin ke delapan, menurut Idrus mengusulkan untuk menduduki Kantor DPP Golkar di Slipi. "Ini hanya usulan, saya jamin ini tidak ada pemaksaan terhadap poin kedelapan ini," katanya.

Poin yang terakhir, menurut Idrus adalah mendesak para anggota fraksi terutama di komisi III DPR untuk menggunakan hak politiknya di DPR berupa hak angket.

"Tapi ini semua hanya usulan. Masih akan dibahas mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang harus dipertimbangkan," tandasnya.

Berdasarkan hasil Rakonas tersebut, seluruh DPD I dan DPD II beserta pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Bali akan bergerak mulai hari ini, Rabu (11/3/2015).

Pertama, seluruh pengurus baik tingkat daerah maupun pusat akan melaporkan pemalsuan surat yang dilakukan kubu Agung ke Bareskrim Mabes Polri. Setelah melapor ke Bareskrim, menyampaikan dokumen pemalsuan itu ke Menkumham dan DPR.[jat]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA