Jokowi Akan Revisi Soal Kebijakan DP Mobil Pejabat

AM
Oleh Ajat M Fajar
Senin 06 April 2015
share
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung juga mengkritik kebijakan pemerintah soal pemberian deep payment atau uang muka (DP) mobil dinas bagi pejabat tinggi.

Menurutnya, keberatan soal DP mobil bagi pejabat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2015 sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Lebih baik Perpres 39 th 2015 tentang Uang muka Mobil Dinas bagi pejabat tinggi negara dicabut, jauh dr rasa keadilan," kata Pramono lewat akun twitternya @pramonoanung pada Senin (6/4/2015).

Dia mengatakan, PDI Perjuangan sendiri keberatan dengan kebijakan itu. Bahkan beberapa kader PDI Perjuangan berkumpul di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Pramono mengaku keberatan soal kebijakan pemberian DP mobil kepada pejabat sudah didengar langsung oleh Presiden Jokowi.

"Kemarin saat rapat dgn Presiden Jokowi, saya menanyakan langsung Perpres 39 thn 2015, Presiden berkenan utk merevisi," katanya.

Sebelumnya, kebijakan pemerintah memberikan DP mobil kepada pejabat tinggi menuai kritik. Pasalnya nilai yang diberikan dianggap sangat tinggi sebesar Rp210 juta.

Nilai ini mengalami kenaiakan sekitar Rp94,2 juta, karena pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya menganggarkan sebesar Rp116 juta.[jat]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA