Periode SBY Dinilai Hambat Keputusan Blok Mahakam

RR
Oleh Ranto Rajagukguk
Jumat 19 Juni 2015
share
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjabarkan secara rinci mengenai proses keputusan strategis pemerintah dalam penguasaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang berakhir kontraknya di 2017.

Dirjen Migas, Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja mengisahkan, kontrak pertama Blok Mahakam, terjadi pada tahun 1966. Kemudian kontrak ini kembali diperpanjang pada tahun 1997, yang berakhir di 31 Desember 2017.

"Pihak Total E&P Indonesie sudah pernah mulai mengajukan perpanjangan tahun 2008, dan PT Pertamina (Persero) juga mengajukan interest untuk mengelola Blok Mahakam setelah kontrak habis pada 2009," ujar Wirat di Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Kala itu periode pemerintahan masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Rentang waktu dari 2009 sampai periode pemerintahan berakhir, kepastian pengelolaan Blok Mahakam masih belum diputuskan.

Padahal, eksisting kontraktor telah meminta kepastian perpanjangan pengelolaan Blok Mahakam lantaran akan menanamkan investasi jauh lebih besar di blok strategis itu.

"Setelah itu berbagai proses berjalan dan cukup lama belum ada kemajuan yang sangat berarti," tutur Wirat.

Usai periode pemerintahan baru berjalan, Menteri ESDM, Sudirman Said membentuk tim khusus yang secara intensif mengawal proses keputusan pengelolaan Blok Mahakam. Tim ini dikomandoi langsung Kepala Unit Pengendalian Kinerja, Kementerian ESDM, Widyawan Prawiraatmadja dan jajaran Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

"Dimulai dengan berbagai pertemuan dengan berbagai pihak stakeholder, Total dan Inpex sebagai operator, PT Pertamina (Persero) dan Pemda," tutur dia.

Dari hasil upaya pemerintah melakukan fasilitasi itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan pengelolaan Blok Mahakam ke negara 70% dan eksisting kontraktor 30%. [jin]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA