Di Balik Polemik Jaminan Hari Tua

RF
Oleh R Ferdian Andi R
Jumat 03 Juli 2015
share
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) mendapat reaksi keras. Pemicunya JHT baru bisa dicairkan 10 tahun sejak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu pun 10 persen. Pencairan penuh baru bisa dilakukan di usia 56 tahun. Apa sebenarnya yang menjadi pemicu polemik?

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT) memicu polemik di publik. Puluhan ribuan pengguna internet menyampaikan petisi protes atas kebijakan yang mulai efektif pada 1 Juli 2015 itu melalui situs change.org dengan judul "Membatalkan Kebijakan Baru Pencairan Dana JHT 10 Tahun".

Dari kalangan politisi isu ini pun menggelinding liar. Suara protes dan kritis atas aturan itu pun bermunculan. Seperti yang disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang menilai aturan itu sama saja membunuh para buruh. "Ini pembunuhan masssal buruh. Jadi jauh dari semangat UU BPJS yang kita bikin," ujar Ribka di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Mantan Ketua Komisi IX DPR RI ini menegaskan soal mekanisme pencairan JHT yang tercantum melalui PP No 46 Tahun 2015 ini justru membuat repot kalangan buruh. "Tidak usah lagi pemerintah mau mengatur lagi. Jadi berikan saja hak buruh, itu hak dia kok. Kenapa lagi kok jadi ribet begini," cetus Ribka.

Ia justru menilai ada upaya kepentingan ekonomi dengan menahan-nahan JHT tersebut. Menurut dia, ada bunga bank yang didapatkan bila JHT ditahan hingga waktu yang lama. "Kalau ditahan-tahan satu hari sudah berapa bunga? Ini kan ada kepentingan yang main-main juga," tuding Ribka.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia menilai peraturan pemerintah tersebut hanya memiliki motif untuk mencari uang saja. Seharusnya, kata dia, pemerintah tidak membebani masyarakat senior (senior citizen). "Carilah sumber yang lain, supaya di hari tuanya tidak banyak persoalan. Saya curiga ini cara pemerintah untuk mencari uang," tuding Fahri.

Menurut dia, masih banyak cara untuk mencari alokasi anggaran dari sumber lainnya dengan tidak membebani masyarakat. Dia meminta agar pemerintah mencabut PP tersebut atau membuat kebijakan lainnya yang tidak lagi membebani masyarakat. "Tidak bisa pemerintah merelokasi kesulitan pemerintah ke kelompok ini. Pakai saja dana pembangunan untuk ini," kata Fahri.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri melalui jejaring media sosial menjelaskan tentang polemik yang muncul atas pemberlakuan JHT tersebut. Menurut dia esensi JHT untuk perlindungan pekerja saat mereka tidak lagi produktif baik karena cacat tetap, meninggal dunia maupun memasuki usia tua. "Dana JHT itu (secara konsep kebijakan) nanti diterimakan kepada para peserta secara gelondongan pada saat mereka tidak lagi produktif itu," ujar Hanif.

Hanif menyebutkan PP 46 Tahun 2015 tidak mungkin bertabrakan dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN khususnya di Pasal 37 ayat (3) yang menyebutkan pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. "PP JHT yang baru hanya menjabarkan kata sebagian yaitu dana bisa diambil 30 persen untuk uang perumahan dan 10 persen untuk lainnya," ujar Hanif.

Ketentuan baru ini berbeda dengan ketentuan lama sebagaimana tertuang dalam UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang dijabarkan melalui PP No 1 Tahun 2009. Dalam peraturan itu, JGT dapat dicairkan setelah usia 55 tahun atau meninggal dunia atau pekerja di-PHK dengan ketentuan masa kepesertaannya 5 tahun dan waktu tunggu 1 bulan.

Terkait dengan polemik ketentuan baru ini, Hanif menegaskan pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi publik terkait hal ini karena mungkin memang perlu sosialisasi lebih lanjut atau semacam diperlukannya masa transisi dari regulasi lama ke regulasi baru.

"Penting digarisbawahi bahwa dalam hal ini pemerintah melakukan pengaturan pelaksanaan mengenai jamsos dengan tidak keluar dari substansi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan spirit untuk mengembalikan program JHT sebagai program perlindungan masa tua," tandas Hanif.

Polemik JHT ini hakikatnya muncul karena minimnya sosialisasi. Di samping itu, regulasi UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN terbukti tidak sepenuhnya dipahami oleh publik, termasuk DPR. Kritik kalangan DPR terhadap PP 46 Tahun 2015 sejatinya menelanjangi institusi DPR sendirisebagai pembuat UU (law maker). Nyatanya, PP itu merupakan tindaklanjut dari UU No 40 Tahun 2004.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA