KPK Diminta Tuntaskan Korupsi di Mamberamo Raya

IH
Oleh Indra Hendriana
Kamis 02 Juni 2016
share
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Forum Peduli Kawasan Byak, Jhon Mandibo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan laporan terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan Dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2008-2009.

Dalam kasus tersebut, mereka melaporkan, Demianus Kyeuw Kyeuw yang saat itu menjadi Bupati Mamberamo Raya, serta mantan Kabag Keuangan Sekda dan Bendahara Rutin Kabupaten Mamberamo Raya yang kini menjadi Bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Edison Ondy menjadi. Sudah beberapa kali kasus ini dilaporkan baik kepada KPK maupun Kejaksaan Tinggi Papua, namun tidak terlihat ada tindakan hukum yang diterapkan kepada Thomas dan Demianus selaku terlapor.

"Kami menilai kasus ini jalan di tempat. Karena itu kami datang lagi ke KPK hari ini. Kami mempertanyakan kinerja KPK terkait kasus penyalahgunaan anggaran Kabupaten Mamberamo tahun 2008-2009," kata Jhon di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Jhon yang datang didampingi oleh Solidaritas Mahasiswa Peduli Mamberamo Raya dan KAMPAK Papua ini menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan fotokopi konfirmasi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK ke Kejati Papua dengan surat R-1287/20-25/10 pada tahun 2013 lalu. Menurutnya surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Penindakan KPK W Sadono.

"Tapi hingga saat ini kasusnya tidak pernah ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap para pelaku yang merugikan negara. Kami selaku elemen masyarakat Papua sampai saat ini belum mendapatkan perkembangan kasus ini," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, yang menjadi dasar laporan mereka adalah sejumlah kerugian negara yang ditemukan oleh BPK RI. Pertama, yakni temuan BPK RI perwakilan Papua tahun 2008/2009 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 100 miliar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Diantaranya pada proyek fiktif pembangunan perumahan rakyat Rp 70 miliar dan bantuan dana pemberdayaan 58 kampung pada delapan distrik di Kabupaten Mamberamo Raya dan pengadaan alat-alat kesehatan," jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, yakni temuan LHP/ BPK RI tahun 2012 pada saldo kas bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 182 miliar. Selain itu menurutnya pada tahun 2013 BPK RI juga menemukan adanya penyimpangan dan kerugian negara sebesar Rp 35 miliar.

Atas sejumlah temuan tersebut, kata Jhon, pada tahun 2010 Kepala Kejaksaan Tinggi Papua mengeluarkan surat pemeriksaan terhadap Bendahara Rutin Kabupaten Mamberamo Raya terkait penyimpangan kegiatan selama tahun 2008/2009 yang tidak dipertanggungjawabkan.

"Di tahun 2012 Bupati Mamberamo Raya juga pernah dipanggil Kejari Jayapura terkait pembangunan fiktif perumahan rakyat senilai Rp. 70 miliar, dan saat itu panggilan tersebut tidak direspon," tambahnya.

Ia menambahkan, pada tahun yang sama Kejari Jayapura pun membenarkan adanya jabatan ganda yang dilakukan Bupati Mamberamo Raya, dimana terjadi penyimpangan prosedur terkait
pengangkatan Tomas Alfa Edison sebagai pengelola keuangan Mamberamo Raya.

"Kasus ini tahun 2013 diambil alih KPK, dan KPK sudah memeriksa penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, penyidik Polda Papua, dan memeriksa BPK RI perwakilan Papua, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari pemeriksaan tersebut," tandasnya.

Terkait hal ini, KPK memastikan pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Melalui surat pemberitahuan resmi yang disampaikan KPK, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Widyatmoko mengaku sudah menerima laporan dugaan korupsi ini yang bernomor 245/FPKB/J@/2015 tertanggal 3 Juni 2015. [ton]

# TAG
Kpk

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA