Diancam, Dua Aktivis Papua Minta Perlindungan LPSK

IN
Oleh inilahcom
Rabu 15 Juni 2016
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Dua orang aktivis Papua meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena mendapat ancaman serta kriminalisasi dari oknum pejabat di Papua.

"Di sini kami melaporkan di LPSK karena kami mendapat SMS akan dibunuh, ini nomor saya tidak kenal dan ancamannya seperti itu," kata Koordinator Forum Peduli Kawasan Biak, Jhon Mandibo, Rabu (15/6/2016).

Ia menjelaskan ancaman itu datang setelah melaporkan pejabat Mamberamoraya Biak Papua atas dugaan tindak pidana korupsi sekira Rp180 miliar ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bahkan ada upaya penangkapan juga dari penegak hukum terhadap Jhon.

"Padahal kami cuma melakukan pengawasan kepada penyelenggara negara yang dinilai melakukan penyelewengan, di Papua banyak penyimpangan-penyimpangan dalam jumlah besar tapi tidak pernah dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Namun demikian, Jhon mengaku tak gentar dengan ancaman yang menerornya demi menegakan hukum dalam upaya memberantas korupsi di tanah Papua. Sebab, pejabat di Papua tidak habis-habisnya melakukan perbuatan korupsi.

"Kami minta penegak hukum serius betul-betul ditegakkan pemberantasan korupsi di Papua dan papua barat. Kami juga minta Presiden RI untuk segera mengawasi pemerintahan di Papua, karena begitu besar dana mengalir bukan untuk rakyat tapi pejabat, korupsi semakin tinggi," jelasnya.

Sementara Koordinator Forum Aparatur Peduli Kaimana, Mudasir Bogra mengatakan kedatangannya ingin meminta perlindungan kepada LPSK karena mendapat tekanan dari Bupati Kaimana lantaran kerap mengkritik kebijakan pemerintahan.

"Saya merasa dikriminalisasi oleh Bupati Kaimana karena kerap mengkritik sikap beliau di media sosial, saya diadukan dengan tuduhan subjektif. Padahal kami kritik sesuai fakta, kami menyesalkan sikap ini," kata Mudasir.

Ia menjelaskan kronologinya karena Mudasir dituduh menyinggung Bupati melalui media sosial dengan kalimat suka menipu, bupati premanisme, bupati memiliki kekayaan sejumlah daerah dan sebagainya. "Kami dianggap melakukan pencemaran nama baik, padahal kami bisa buktikan," ungkapnya.

Menurut dia, aksi premanisme yang dilakukan Bupati Kaimana terjadi pasca beliau ditetapkan oleh KPU diskualifikasi hingga akhirnya mengamuk untuk ajak masyarakat menyerang KPU setempat. "Pada malam hari beliau memegang pistol tembak kaca-kaca, tapi tidak diproses," jelasnya.

Sedangkan, kata Mudasir, ia yang hanya melakukan kritik kepada Bupati Kaimana untuk segera diproses hukum karena dituduh mencemarkan nama baik. "Kami dikriminalisasi dengan UU ITE, bahkan saya diminta untuk segera ditahan," tandasnya. [ton]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA