Dugaan Korupsi Wali Kota Jayapura Dipertanyakan

IH
Oleh Indra Hendriana
Selasa 20 September 2016
share
Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakrta - Perhimpunan Aksi Solidaritas Untuk Transparansi dan Independensi Indonesia (PASTI Indonesia) kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (20/9/2016).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano. Sebab, sudah lama mereka memberikan laporan tersebut ke KPK.

Adapun laporan itu sudah dilayangkan pada lembaga antokorupsi sejak 2010 lalu. Selain pada KPK mereka juga sudah melaporkan kepada sejumlah aparat penegak hukum lainnya. Namun, belum ada respon baik dari para penegak hukum tersebut.

"Kami mendesak KPK dan seluruh aparat hukum yang telah menerima sejumlah laporan terkait calon Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano," kata Sekretaris PASTI Indonesia Jhon Mandibo di kantor KPK, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurut Jhon, dari hasil pertemuan dengan pihak KPK, laporan itu sudah ditangani oleh lembaga antirasuah. Namun, kata dia, KPK masih membutuhkan data tambahan. Karenanya ia pun memberikan data-data tambahan yang dibutuhkan KPK.

"Kami melakukan monitoring atas laporan dan memberikan data tambahan kepada KPK," kata Jhon.

Adapun kasus yang diduga melibatkan Benny itu ialah dugaan penyimpangan administratif, pemalsuan dokumen dan rekayasa Tenaga Honorer Kategori II (THK2) fiktif. Dalam pengangkatan THK II fiktif mempergunakan modus pemalsuan data pegawai.

"Kami menduga pengangkatan honorer ini fiktif," jelas Jhon.

Selain itu, Jhon menambahkan, juga sudah melaporkan dugaan korupsi penyimpangan dana PBB, BPHTB dan PPJU tahun 2006 Rp 4 miliar lebih. Dana itu di setor ke rekening giro Dispenda Kota Jayapura untuk menampung dana PBB, BPHTB dan PPJU Kota Jayapura.

Kemudian, kasus dugaan korupsi penyimpangan alokasi anggaran 2014 Rp 600 juta untuk membiayai Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

"Alokasi dana ini disinyalir sarat penyimpangan dan banyak keluarga aski Port Numbay tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik," kata Jhon.

Dia menambahkan, karena yang dilaporkan diduga akan mencalonkan diri kembali menjadi wali kota, maka KPUD jangan sampai meloloskannya sampai benar-benar memperoleh ketetapan hukum. [rok]

# TAG
KPK

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA