Perlu Tidak Ahok Dinonaktifkan dari Gubernur

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Sabtu 11 Februari 2017
share
Pakar Hukum Tata Negara Reffly Harun - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Reffly Harun melihat besarnya aroma politik dalam silang pendapat soal perlu tidaknya pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi Gubernur Jakarta.

"Banyak orang melihat hanya status terdakwanya saja. Tapi tidak mencoba mengkualifikasikan, status terdakwa yang mana yang bisa diberhentikan sementara," kata Reffly kepada INILAHCOM, Jumat (10/2/2017).

Menurut Pasal 83 ayat 1 uu nomor 23 tahun 2014 tentang pememerintahan daerah, ada enam alasan seorang kepala daerah harus diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya.

"Ancaman hukumannya paling sedikit lima tahun, korupsi, teroris, makar, kejahatan terhadap keamanan negara, perbuatan yang memecah belah. Itulah enam alasan pemberhentian sementara seorang kepala daerah," bebernya.

Dari enam poin tersebut, Reflly tidak melihat ada alasan menonaktifkan Ahok. Ahok didakwa melanggar Pasal 156-a KUHP atau Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama dengan masing-masing ancaman pidana penjara maksimal 4 dan 5 tahun. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat 1 disebutkan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

"Kalau diancam hukuman 5 tahun atau lebih, barulah Ahok masuk kategori Pasal 83 ayat 1," tandasnya

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA