Kementan Tuding Faisal Gagal Paham soal Beras

IP
Oleh iwan purwantono
Kamis 23 Februari 2017
share
Mentan Amran dan Ekonom UI Faisal Basri - (Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Kritikan ekonom UI Faisal Basri tentang murahnya beras di Indonesia yang diklaim Kementerian Pertanian (Kementan), mendapat tanggapan.

Berdasarkan rilis yang diterima INILAHCOM, Jakarta, Kamis (23/2/2017), Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi mempertanyakan pandangan Faisal Basri yang mengkritik hasil survei Kementan yang menempatkan harga beras di Indonesia lebih murah ketimbang Thailand, India bahkan Vietnam.

Kata Agung, pendapat Faisal yang disampaikan melalui akun twitter @FaisalBasri yang mengkritik hasil survei harga beras dari Kementan, sangatlah tidak berdasar. "Itu cenderung mencari kesalahan dengan cara menjual kebohongan yang meresahkan masyarakat," tegas Agung.

Selanjutnya Agung memaparkan sejumlah poin penting. Pertama, data harga beras di sejumlah negara yang dirilis Kementan beberapa waktu lalu, di samping diperoleh langsung dari lapangan, juga berdasarkan data World Bank dan Bloomberg. Jadi bukan Kementan mengarang data harga beras.

"Kita tahu harga beras di tiap negara sangat bervariasi. Tidak saja di 2 kelas medium dan premium. Tetapi juga beberapa kelas medium dan beberapa kelas premium. Di Indonesia saja, sesuai SNI No 6128:2015, terdapat 1 premium dan 3 medium. Yang dibedakan atas dasar persentase beras kepala, beras pecah, foreign material dan derajat sosoh," terang Agung.

Di Indonesia, lanjut Agung, terjadi perkembangan kelas beras di pasaran. Di ana muncul 2 kelas premium dan 2 kelas medium. Kondisi serupa terjadi pula di di negara lain, seperti Thailand, Vietnam dan India.

"Oleh karena itu, sangat mustahil keinginan Faisal Basri untuk membandingkan harga dengan kualitas yang sama pada negara yang berbeda. Karena, kelas medium 1 di Indonesia, kualitasnya tentu berbeda dengan kelas medium 1 di India," ujarnya.

Kedua, kata Agung, fokus Kementan dalam melakukan survei adalah pasar grosir. Adalah suatu kebodohan bila ada yang menganggap survei dilakukan di supermarket. Terkait jenis beras yang cukup lebar variasinya, dan untuk memudahkan perbandingan, diambil beras medium dan premium sebagai sampel.

Keputusan ini sangat layak dan wajar, karena dilakukan juga oleh lembaga lain, semisal FAO dan World Bank. Walaupun, hal tersebut memang tidak seharusnya dilakukan. "Selanjutnya, agar Saudara Faisal Basri pahami. Untuk di Indonesia, harga di Pasar Induk Cipinang adalah salah satu barometer harga komoditas pangan di Indonesia, khususnya beras. Dan, variasi harga dengan pasar induk yang ada di DKI Jakarta lainnya, tidak jauh berbeda," kata Agung.

Ketiga, lanjut Agung, survei tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Namun memungkinkan dilaksanakan dalam triwulan yang sama dengan metode yang sama. Dan dilakukan di pasar grosir, sebagai sumber data.

Dalam hal ini, kata Agung, sumber data harus sama, karena harga beras sangat dipengaruhi kualitas, sumber data dan keperluannya. "Sering terjadi, harga berbeda karena keperluan atau tujuan yang berbeda. Biasanya, harga yang ditampilkan pada food price export lebih rendah dibandingkan harga domestik yang ada di pasar grosir," terangnya.

Keempat, papar Agung, acuan nilai tukar yang digunakan tentu menggunakan kurs yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI). Hal ini tidak perlu dipermasalahkan, karena perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk menganalisis harga beras.

"Kelima, perlu Suadara Faisal Basri ketahui bahwa perbedaan harga beras di suatu negara bukan saja karena luasnya wilayah dan varietas tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. India dan Thailand adalah plain area sedangkan Indonesia adalah kepulauan, tentu ini akan berpengaruh terhadap variasi harga beras di grosir," sebut Agung.

Agung menjelaskan, data FAO yang membandingkan harga beras antara Indonesia, Thailand dan India pada September 2010 hingga Januari 2017, belum mencerminkan hasil survei yang valid. Alasannya, di Thailand survei dilakukan di Bangkok untuk beras medium.

Sedangkan di India, dilakukan di pasar New Delhi untuk beras medium. Sementara di Indonesia adalah untuk beras yang tidak ada judulnya tetapi merupakan rerata nasional (premium dan medium dirata-ratakan).

"Dengan demikian, Saudara Faisal Basri sebagai ilmuan harus bisa memahami bahwa laporan tersebut tidak bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan kajian," sebut Agung.

Selanjutnya Agung menyayangkan kritikan Faisal yang pernah menjadi ketua tim reformasi tata kelola migas itu. Daripada mengkritik, sebaiknya ikut memberikan masukan dalam upaya menekan Marjin Pengangungkutan dan Perdagangan (MPP). "Ingat, bahwa kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani adalah tujuan akhir kita dalam membangun ketahanan pangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri telah merilis tulisan berjudul "Kementan, Hentikan Kebohongan Soal Harga Beras" dalam akun twitternya. Isinya mudah ditebak, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, mempertanyakan hasil survei Kementan yang menempatkan beras Indonesia lebih murah ketimbang India, Thailand dan Vietnam.

Ada lima poin yang menjadi catatan kritis dari Faisal. Yakni, metode kementan mendapatkan harga rata-rata beras, jenis beras dan cakupan pasar yang disurvei, pelaksanaan survei (bersamaan atau tidak), acuan nilai tukar, serta perbedaan harga tertinggi dan terendah di sejumlah negara. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA