Freeport Permalukan Indonesia Lewat Surat

IN
Oleh inilahcom
Senin 02 Oktober 2017
share
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Menteri ESDM Ignatius Jonan mengungkapkan optimisme bahwa negosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) rampung pada Oktober ini. Ternyata ceritanya tidak begitu.

Pada Sabtu (29/8/2017), publik dikejutkan dengan beredarnya bocoran surat Freeport McMoRan Inc, induk dari PTFI. Mudah ditebak, isi surat yang ditujukan untuk kementerian keuangan itu, melawan keinginan pemerintah Indonesia.

Bocoran surat tersebut merupakan balasan dari surat pemerintah Indonesia tertanggal 28 September 2018. Suratnya berisikan opsi divestasi 51% saham PTFI. Dalam surat Freeport McMoRan itu, tegas-tegas menolak opsi divestasi 51% saham PTFI.

Padahal, kewajiban divestasi itu merupakan perintah dari UU Migas. Dan, pemerintah Indonesia menginginkan divestasi dilakukan melalui penerbitan saham baru (rights issue) oleh PT Freeport Indonesia yang dibeli pemerintah Indonesia.

Selaku President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson bilang, right issue akan menimbulkan over kapitalisasi dan tidak efisien.

Selanjutnya, Freeport lebih setuju divestasi dilakukan melalui skema penjualan saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Di mana, Freeport McMoRan akan menggandeng mitra join venture.

Terkait permintaan pemerintah Indonesia tentang due diligence dan kemudahan mengakses data (PTFI), Adkerson mengatakan, Freeport sedang menyiapkan ruang data. "Kami melihat proposal 28 September sama sekali tidak sesuai dengan pendapat kami," papar Adkerson.

Masih kata Adkerson, Freeport Mc McMoRan siap berdiskusi atau bernegosiasi, namun bukan berarti bisa menyetujui keinginan pemerintah Indonesia. Celakanya lagi, Freeport McMoRan merasa masih berhak beroperasi lantaran berpegang kepada Kontrak Karya (KK). "Sampai saat tercapainya kesepakatan dalam negosiasi ini, Freeport akan terus menghormati dan mematuhi KK," kata Adkerson. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA